JAMBI, Jurnal09.com — Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan di Ditreskrimum Polda Jambi kini mendapat sorotan setelah keluarga korban mengadukan sikap Kepala Unit (Kanit) Jatanras Subdit III Ditreskrimum Polda Jambi, AKP IRW, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Pengaduan itu berkaitan dengan proses penanganan perkara yang menjerat dua orang sebagai tersangka, yakni Eka Trisnadinata S.P. bin Komaruddin dan Fitriani binti Patahangi (Alm). Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Juli 2026, namun hingga kini belum dilakukan penahanan.
Keluarga korban menyampaikan pengaduan melalui portal Dumas Presisi dan laporan tertulis kepada Divpropam Mabes Polri. Pengaduan tersebut tercatat dengan nomor tiket 33520-EFF6-20260922.
Sorotan keluarga korban tidak hanya menyangkut status penahanan. Mereka juga mempersoalkan dugaan penundaan proses penanganan perkara serta sikap AKP IRW saat audiensi di Subdit III Ditreskrimum Polda Jambi pada Selasa, 22 September 2026.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan keluarga korban, penetapan tersangka terhadap Eka dan Fitriani tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/94/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum dan S.Tap/95/VII/RES.1.11./2026/Ditreskrimum.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP.
Perkara tersebut bermula dari laporan polisi LP/B-88/III/2025/SPKT/POLDA JAMBI tertanggal 11 Maret 2025 yang dilaporkan oleh almarhum Arifin anak dari Tahir.
Dalam perkembangannya, keluarga korban mendatangi Subdit III Ditreskrimum Polda Jambi untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara. Salah satu yang dipertanyakan adalah alasan kedua tersangka belum ditahan serta kepastian proses pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan.
Menurut pihak keluarga, dalam audiensi tersebut AKP IRW meminta agar proses penanganan perkara ditangguhkan sekitar satu bulan atau hingga pertengahan Oktober 2026.
Alasan yang disampaikan disebut berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada para tersangka untuk mengupayakan pembayaran ganti rugi kepada korban.
Namun, permintaan tersebut ditolak pihak keluarga. Mereka menilai janji pembayaran ganti rugi belum disertai kepastian mengenai aset maupun sumber dana yang akan digunakan untuk menyelesaikan kerugian korban.
«“Status Eka Trisnadinata dan Fitriani itu sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Jambi sejak 28 Juli 2026 lalu. Tapi sampai saat ini kedua tersangka tidak ditahan. Ketika kami menanyakan kepastian hukum dan menolak penundaan kasus, kami malah diintervensi, diusir keluar, dan dihujani kata-kata kasar,” ujar perwakilan keluarga korban.»
Atas persoalan tersebut, keluarga korban meminta Divpropam Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses penanganan perkara.
Mereka juga meminta agar dugaan adanya komunikasi atau kesepakatan di luar prosedur hukum yang berkaitan dengan tidak ditahannya kedua tersangka maupun penundaan proses perkara turut diperiksa.
Bagi keluarga korban, pengaduan tersebut merupakan bentuk upaya meminta pengawasan terhadap profesionalitas dan etika personel Polri dalam menangani perkara pidana.
Meski demikian, seluruh tudingan mengenai dugaan intimidasi, pengusiran, penggunaan kata-kata kasar maupun dugaan ketidakprofesionalan penyidik masih sebatas materi pengaduan. Belum ada kesimpulan bahwa tudingan tersebut telah terbukti.
Perlu pula dibedakan antara penetapan seseorang sebagai tersangka dan keputusan untuk melakukan penahanan. Status tersangka tidak secara otomatis berarti seseorang wajib ditahan karena penahanan merupakan kewenangan penyidik dengan persyaratan dan pertimbangan hukum tersendiri.
Hingga berita ini ditulis, Polda Jambi, Ditreskrimum Polda Jambi, AKP IRW maupun kedua tersangka belum memberikan keterangan atau klarifikasi terkait tudingan yang disampaikan keluarga korban.
Ruang hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi seluruh pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip jurnalistik.
Kini, tindak lanjut Divpropam Polri atas pengaduan tersebut menjadi perhatian. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan apakah terdapat pelanggaran disiplin atau kode etik dalam proses penanganan perkara yang telah berjalan sejak laporan polisi pada Maret 2025 tersebut.
Jurnal09.com
Deteksi Jaya.com
