Jakarta, Jurnal09.com – WALHI menggelar konferensi pers bertajuk “Lindungi Pembela Lingkungan dan HAM, Adili Korporasi Pembakar Hutan!” di O’Balihara, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026). Dalam konferensi pers tersebut, WALHI menyoroti dugaan penyadapan terhadap masyarakat sipil, ancaman terhadap pembela lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Konferensi pers tersebut menghadirkan Boy Jerry Even Sembiring selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Rizki Anggriana Arimbi dan Muhamad Isnur selaku Dewan Nasional WALHI, serta Uli Arta Siagian selaku Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI sebagai moderator.
Dalam penyampaiannya, Muhamad Isnur menyoroti praktik penyadapan dan pengumpulan data komunikasi terhadap masyarakat sipil yang dinilai tidak memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban hukum yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dan pemeriksaan digital forensik yang diketahuinya, terdapat sekitar 22.000 nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya mengancam jurnalis dan aktivis, tetapi juga pembela lingkungan, akademisi, serta kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia mendesak pembentukan undang-undang penyadapan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan lawful interception, termasuk kewajiban memperoleh izin pengadilan serta pengawasan terhadap seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan penyadapan.
Sementara itu, Uli Arta Siagian menilai praktik penyadapan merupakan bagian dari rangkaian pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang setidaknya telah berlangsung sejak 2019. Ia melihat adanya kecenderungan peningkatan praktik pengawasan seiring menguatnya suara kritis dari masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis. Uli juga mempertanyakan ketimpangan penggunaan kewenangan aparat penegak hukum yang dinilai lebih diarahkan untuk mengawasi aktivitas masyarakat sipil dibandingkan mengungkap kejahatan lingkungan, khususnya keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla.
Adapun Boy Jerry Even Sembiring menyoroti kegagalan struktural dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Ia mempertanyakan efektivitas penindakan kasus karhutla yang setiap tahun terus diumumkan melalui penetapan tersangka dan pemberian sanksi administratif, tetapi belum mampu menghentikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara berulang. Ia juga menyinggung data penanganan karhutla yang mencakup sekitar 224 orang tersangka dan 22 korporasi, namun menilai capaian tersebut belum sebanding dengan kondisi kerusakan lingkungan yang masih terjadi.
Melalui konferensi pers tersebut, WALHI mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum, menghentikan praktik penyadapan dan pengumpulan data secara ilegal, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan pembela lingkungan. WALHI juga mendesak reformasi kelembagaan aparat penegak hukum agar tidak menjadi instrumen kepentingan kekuasaan maupun ekonomi kelompok tertentu, sekaligus memastikan korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan dapat diproses secara hukum. Razaq
