JAKARTA, Jurnal09.com – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan peringatan tegas kepada 506 peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang II Tahun 2026 agar tidak menjadikan kecerdasan dan kewenangan sebagai alasan untuk mengabaikan integritas, moral, serta hati nurani dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Pesan tersebut disampaikan Burhanuddin saat memberikan pembekalan kepada para peserta PPPJ di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Dari total 506 peserta, sebanyak 501 merupakan calon jaksa dan lima lainnya berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam arahannya, Burhanuddin menegaskan bahwa perubahan status dari calon jaksa menjadi jaksa bukan sekadar peningkatan jabatan atau kedudukan. Lebih dari itu, jabatan tersebut merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ia mengingatkan bahwa seorang jaksa tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual dan kemampuan memahami hukum. Integritas, kedisiplinan, profesionalisme, kemampuan beradaptasi, serta kepatuhan terhadap etika dan adab merupakan fondasi yang tidak boleh dipisahkan dari profesi penegak hukum.
“Saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi menggadaikan moral dan integritas. Saya membutuhkan Jaksa yang cerdas, berintegritas, dan bermoral,” tegas Burhanuddin.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak hanya mampu menyelesaikan perkara, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
Kewenangan Besar Harus Dikendalikan Hati Nurani
Jaksa Agung juga menyoroti besarnya kewenangan yang dimiliki seorang jaksa dalam proses penanganan perkara. Menurutnya, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia menempatkan hati nurani sebagai pengendali moral agar setiap keputusan dan tindakan jaksa tetap berada dalam koridor hukum serta rasa keadilan.
“Seorang Jaksa memegang kewenangan yang sangat besar dalam penanganan perkara. Pada titik inilah hati nurani menjadi pembatas agar kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan sangat bergantung pada bagaimana setiap aparat menggunakan kewenangannya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
Calon Jaksa Dituntut Kuasai KUHP dan KUHAP Baru
Selain persoalan integritas, Burhanuddin meminta para peserta PPPJ memperkuat kapasitas intelektual dan kemampuan teknis dalam menghadapi perkembangan hukum.
Secara khusus, ia menekankan pentingnya penguasaan terhadap ketentuan KUHP dan KUHAP yang baru. Hal ini dinilai penting karena tantangan penegakan hukum semakin kompleks, mulai dari kejahatan berbasis teknologi, kejahatan lintas negara, pencucian uang, hingga tindak pidana korporasi.
Menurutnya, jaksa harus terus memperbarui pengetahuan dan tidak boleh merasa cukup dengan kemampuan yang telah dimiliki.
Profesionalisme seorang jaksa, kata dia, tidak hanya diukur dari penguasaan teori hukum, tetapi juga dari kemampuan menganalisis persoalan, menerapkan ketentuan hukum secara tepat, serta menyelesaikan perkara dengan penuh tanggung jawab.
Di sisi lain, para calon jaksa juga diminta menjaga kedisiplinan, kesehatan fisik, penampilan, dan sikap sebagai representasi aparat penegak hukum.
Soroti Etika Bermedia Sosial dan Gaya Hidup Jaksa
Dalam pembekalan tersebut, Burhanuddin turut mengingatkan peserta agar bijak menggunakan media sosial dan menghindari perilaku memamerkan gaya hidup berlebihan.
Menurutnya, perilaku pribadi aparat penegak hukum di ruang publik maupun ruang digital dapat memengaruhi citra dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
Ia juga mendorong para calon jaksa membangun sinergi dengan Kepolisian, lembaga peradilan, pemasyarakatan, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus menghindari ego sektoral.
Burhanuddin menyebut para peserta PPPJ sebagai generasi penerus sekaligus calon pemimpin Kejaksaan di masa mendatang. Karena itu, mereka dituntut tidak hanya menjaga kemampuan profesional, tetapi juga mempertahankan kehormatan institusi melalui perilaku yang berintegritas.
“Jadilah Jaksa yang kehadirannya dapat memberikan manfaat, kewenangannya membawa keadilan, dan tindakannya mencerminkan kehormatan institusi,” pesannya.
Pembekalan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan terbesar seorang jaksa bukan semata-mata menguasai aturan hukum, melainkan memastikan kewenangan yang dimiliki benar-benar digunakan untuk menegakkan keadilan.
Integritas, moral, dan hati nurani pada akhirnya harus tercermin dalam tindakan nyata, terutama ketika seorang jaksa dihadapkan pada perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat dan hak-hak warga negara.
(RicoRay)
