Jakarta, Jurnal09.com – Dewan Nasional WALHI, Rizki Anggraini Arimbi, menilai bencana ekologis di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan negara yang memberikan ruang luas bagi aktivitas korporasi di kawasan hutan dan wilayah kelola masyarakat. Dalam konferensi pers di O’Balihara, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026), Rizki mengungkapkan sekitar 673 perusahaan memiliki konsesi di Sumatera, meliputi sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Ia menyebut WALHI telah memperingatkan ancaman El Niño dan karhutla sejak awal tahun, tetapi negara dinilai gagal melakukan pencegahan serta menindak korporasi yang diduga bertanggung jawab. Persoalan serupa juga terlihat dalam ekspansi industri nikel di Sulawesi dan Maluku yang disebut memicu pencemaran sungai dan laut serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Rizki turut menyoroti ketimpangan penguasaan tanah, tertutupnya informasi konsesi perusahaan, serta dugaan praktik korupsi dalam penerbitan izin pertanahan. Ia menegaskan WALHI masih memperjuangkan pengakuan sekitar 1,7 juta hektare wilayah kelola rakyat, termasuk 400 ribu hektare yang tengah diperjuangkan bersama kelompok masyarakat.
Selain itu, ia mengkritik keterlibatan institusi militer dalam proyek pangan di Sulawesi. Menurutnya, penerbitan izin bagi kepentingan proyek tersebut berlangsung cepat, sementara pengakuan hak atas tanah masyarakat dapat memakan waktu puluhan tahun. Razaq
Rizki menegaskan bencana ekologis bukanlah takdir ketika risiko dan ancamannya telah diketahui sejak awal. Karena itu, negara harus bertanggung jawab melakukan pencegahan, menindak korporasi perusak lingkungan, serta menjamin ruang bagi WALHI dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.
