Jakarta, Jurnal09.com — Kekhawatiran masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah kini mendapat titik terang baru. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK pada Jumat (28/8/2026). MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP.
Keputusan ini menjadi perhatian karena sebelumnya ketentuan tersebut membuka ruang pemidanaan terhadap pihak yang dinilai menghina pemerintah atau lembaga negara.
Pasal 240 KUHP mengatur mengenai pidana bagi setiap orang yang di muka umum menghina pemerintah atau lembaga negara. Sementara Pasal 241 mengatur mengenai pihak yang menyebarkan tulisan, gambar, atau bentuk lain yang memuat penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.
Dalam pertimbangannya, MK menilai ketentuan tersebut berpotensi mengkriminalisasi kritik, evaluasi, maupun pendapat masyarakat terhadap pemerintah.
Kekhawatiran MK bukan semata soal pemidanaan. Menurut Mahkamah, keberadaan aturan tersebut juga berpotensi menimbulkan efek takut atau chilling effect, sehingga masyarakat memilih diam karena khawatir kritik yang disampaikan justru berujung pada persoalan hukum.
Kritik Bukan Kejahatan
Putusan MK sekaligus menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
Dengan putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
Putusan ini membawa pesan penting dalam kehidupan demokrasi: pemerintah dan lembaga negara tetap dapat dikritik oleh masyarakat, sepanjang kritik tersebut disampaikan dalam koridor hukum dan tidak melanggar ketentuan pidana lain yang masih berlaku.
Bagi masyarakat, putusan tersebut juga menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas tanpa batas. Kritik tetap perlu disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan dengan memahami batas-batas hukum.
Ruang Kritik dan Tanggung Jawab
Kritik terhadap pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik dalam negara demokrasi. Karena itu, masyarakat diharapkan semakin cermat membedakan antara kritik, evaluasi, pendapat, dan perbuatan lain yang memang dapat dikenai ketentuan hukum.
“Kalau kita kritik, ya harapannya didengar, jangan dipenjarakan. Jadi kalau mau kritik atau memberikan saran, jangan sampai masyarakat takut-takut dipenjara,” demikian pandangan yang muncul menyikapi putusan tersebut.
Putusan MK ini pun menjadi penegasan bahwa ruang kebebasan berpendapat harus tetap mendapat perlindungan konstitusional.
Di sisi lain, masyarakat juga dituntut semakin jeli, cerdas, dan teliti dalam menyampaikan pendapat, terutama ketika kritik berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun lembaga negara.
Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: ruang yang aman bagi kritik dan tanggung jawab dari mereka yang menggunakan ruang tersebut.
(Rico Ray)
