Surabaya, Jurnal09.com – Jawa Timur mencatat capaian penting dalam perlindungan lahan pertanian. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kini mencapai 87,34 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS), melampaui target nasional 87 persen yang ditetapkan untuk 2029.
Namun, capaian tersebut tidak boleh berhenti sebatas angka dan dokumen administratif. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pemerintah daerah segera mengunci penetapan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Desakan itu disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan LP2B di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (11/9/2026).
“Usulan yang sudah ditandatangani oleh sekda maupun bupati, segera ditindaklanjuti dan dimasukkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW provinsi maupun RTRW kabupaten/kota,” tegas Nusron.
Menurutnya, integrasi LP2B dengan RTRW menjadi langkah penting agar perlindungan lahan pertanian berkelanjutan memiliki kepastian dalam kebijakan tata ruang. Dengan demikian, penetapan LP2B tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Peluang mempercepat proses tersebut semakin terbuka setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan revisi RTRW secara lebih fleksibel.
Secara nasional, penetapan LP2B saat ini disebut telah mencapai 87,60 persen. Capaian Jawa Timur sebesar 87,34 persen turut menopang pemenuhan target nasional minimal 87 persen dari LBS sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Nusron mengapresiasi capaian Jawa Timur yang dinilai telah menyelesaikan target lebih cepat dari batas waktu nasional.
“Saya berterima kasih dan apresiasi sekali dari Jawa Timur. Belum tahun 2029, usulannya sudah mencapai angka 87,34%. Jadi, dengan bantuan ini, kami (ATR/BPN) bersyukur sekali sudah menyelesaikan pekerjaan KPI secara nasional. Harusnya pekerjaan selesai tahun 2029, sudah selesai di bulan September 2026,” ungkapnya.
Untuk mengejar target tersebut, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB). Kebijakan itu memungkinkan penghitungan capaian LP2B dilakukan secara agregat pada tingkat provinsi.
Kementerian ATR/BPN juga menyatakan siap memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah, baik dalam penyusunan maupun revisi RTRW. Dukungan tersebut diarahkan agar penetapan LP2B segera terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang (RTR), sekaligus menyelaraskan periode perencanaan tata ruang mulai tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.
Nusron menegaskan posisi RTRW dalam pembangunan daerah tidak bisa dipandang sebelah mata.
“RTRW itu menjadi panglima dalam pembangunan. Kompas atas pembangunan ini adalah rencana tata ruang dan wilayah,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut capaian 87,34 persen tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Dari capaian tersebut, 18 kabupaten/kota telah memenuhi target 87 persen melalui LP2B murni, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya mencapai target dengan adanya faktor penambah.
Adapun sembilan kota masih menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi target tersebut. Kondisi itu tidak terlepas dari karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian.
“Kami juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semua, para bupati dan wali kota yang telah bekerja sama. Alhamdulillah, dengan kerja sama ini kita bisa memenuhi target,” ujar Emil.
Dalam rakor tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim beserta jajaran, Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhi Karyono, serta para kepala daerah se-Jawa Timur.
