Jakarta, Jurnal09.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberhentikan Saudara Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tersebut diambil menyusul penetapan beberapa individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal (illegal access) terhadap kepala negara, pimpinan menteri, hingga tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam keterangan resminya kepada media, perwakilan pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) berkenaan dengan pemberhentian tersebut pada pagi hari. Untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Pihak Istana menegaskan bahwa kasus ini dinilai sangat serius karena mengarah pada perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pimpinan negara, kepentingan nasional, serta berpotensi masuk dalam kategori tindakan makar. Presiden Prabowo telah menginstruksikan pihak Kepolisian untuk mengusut dan memproses kasus ini secara objektif dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Berikut Pernyataan Pihak Istana Kepresidenan:
“Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan yang luar biasa atas terjadinya kasus penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta para pimpinan lembaga nasional. Sebagai konsekuensi logis dari proses hukum yang berjalan, Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Tindakan penyadapan ilegal terhadap pejabat dan pimpinan negara ini merupakan pelanggaran berat yang mengarah pada ancaman keselamatan pimpinan negara dan kedaulatan bangsa. Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk memproses kasus ini seobjektif mungkin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara transparan. Penunjukan Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas dilakukan guna memastikan jalannya tata kelola di lingkungan kepresidenan tetap berjalan stabil.”
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Ketiga tersangka tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan seorang perwira tinggi bernama Eko Hadi Santoso.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Asep.
