JAKARTA, Jurnal09.com – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Penetapan suatu perbuatan sebagai makar harus melalui pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk maksud dan tujuan di balik tindakan tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian serius dalam perspektif hukum pidana, terutama terkait batas kewenangan negara, perlindungan privasi, serta penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum.
Dosen sekaligus advokat, Dr. Aturkian Laia, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara memang merupakan persoalan serius. Namun, keseriusan objek yang menjadi sasaran penyadapan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku makar.
Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana harus diperiksa berdasarkan perbuatan konkret, unsur kesengajaan, serta ketentuan hukum yang relevan.
“Penyadapan ilegal tidak boleh secara otomatis dikualifikasikan sebagai makar tanpa pembuktian unsur-unsur yang disyaratkan oleh undang-undang,” demikian pokok pandangan Aturkian dalam analisis hukumnya mengenai penyadapan di Indonesia.
Penyadapan Bisa Menjadi Alat Penegakan Hukum, tetapi Berpotensi Melanggar HAM
Aturkian menjelaskan, perkembangan teknologi komunikasi telah membuat praktik penyadapan semakin kompleks. Intersepsi tidak lagi terbatas pada percakapan melalui jaringan telepon, tetapi juga mencakup komunikasi elektronik dan aktivitas digital.
Dalam penegakan hukum, penyadapan dapat membantu mengungkap tindak pidana yang sulit dibuktikan melalui metode penyidikan konvensional. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan.
Penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas atau dilakukan melampaui batas kewenangan berpotensi melanggar hak privasi dan hak asasi manusia.
Hal ini berkaitan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Sementara Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan harus didasarkan pada undang-undang.
Karena itu, menurut Aturkian, penyadapan harus memiliki tujuan yang jelas, persyaratan objektif, batas waktu, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aturan Penyadapan Tersebar, Pengawasan Dinilai Perlu Diperkuat
Salah satu persoalan yang disoroti Aturkian adalah belum terintegrasinya pengaturan penyadapan dalam satu kerangka hukum khusus.
Sejumlah ketentuan mengenai penyadapan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Narkotika, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Intelijen Negara, serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Masing-masing regulasi memberikan kewenangan sesuai kebutuhan dan karakteristik penanganan tindak pidana.
Dalam perkara korupsi, misalnya, penyadapan dapat digunakan untuk mengungkap dugaan komunikasi terkait suap. Dalam perkara narkotika dan terorisme, tindakan tersebut dapat membantu membongkar jaringan serta hubungan antarpelaku.
Sementara penyadapan untuk kepentingan intelijen memiliki karakteristik berbeda dengan penyadapan yang digunakan untuk memperoleh alat bukti dalam proses peradilan pidana.
Namun, perbedaan kewenangan antarlembaga tidak boleh menghilangkan standar perlindungan hukum.
Aturkian menilai diperlukan pengaturan yang lebih seragam, mulai dari mekanisme perizinan, jangka waktu penyadapan, perpanjangan, pengawasan, penyimpanan rekaman, hingga pemusnahan informasi yang tidak relevan.
Desak Regulasi Khusus untuk Cegah Penyalahgunaan Kewenangan
Atas kondisi tersebut, Aturkian berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang khusus penyadapan.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang mengatur prinsip dasar penyadapan sekaligus memberikan standar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Menurutnya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada aparat, semakin kuat pula mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang harus diterapkan.
Pengaturan itu juga harus melindungi pihak ketiga yang komunikasinya ikut terekam, menyediakan mekanisme keberatan dan pemulihan hak bagi korban penyadapan ilegal, serta memberikan perlindungan terhadap komunikasi yang memiliki kerahasiaan khusus, termasuk hubungan advokat dengan klien.
Tanpa pengaturan yang memadai, penyadapan berpotensi berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Pasal 191 KUHP Nasional: Makar Memiliki Unsur Khusus
Persoalan paling mendasar dalam menentukan apakah penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai makar terletak pada unsur-unsur tindak pidananya.
Aturkian merujuk Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut mencakup tindakan makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaannya, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Dengan demikian, pembuktian penyadapan saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar.
Penyidik harus mengungkap apakah terdapat maksud khusus sebagaimana disyaratkan dalam rumusan pasal tersebut.
Apabila penyadapan dilakukan untuk memperoleh informasi pribadi, mencari keuntungan ekonomi, atau kepentingan lain yang tidak memenuhi unsur makar, maka perbuatan tersebut harus dianalisis berdasarkan ketentuan pidana yang sesuai, termasuk aturan mengenai intersepsi atau penyadapan tanpa hak.
Sebaliknya, apabila terdapat dugaan bahwa penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, penyidik harus membuktikan apakah seluruh unsur tindak pidana makar benar-benar terpenuhi.
Begitu pula jika informasi hasil penyadapan diserahkan kepada pihak asing. Fakta tersebut perlu ditelusuri berdasarkan unsur tindak pidana yang relevan, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran lain yang berkaitan dengan keamanan negara.
Aturkian mengingatkan, kedudukan seseorang sebagai korban tidak otomatis mengubah kualifikasi hukum atas perbuatan pelaku.
Asas legalitas mengharuskan penegak hukum bekerja berdasarkan rumusan undang-undang, bukan sekadar asumsi, tekanan opini, ataupun status seseorang yang menjadi sasaran tindakan.
Rekaman Penyadapan Bukan Bukti Tunggal Kesalahan
Selain unsur perbuatan, aspek kesengajaan atau maksud pelaku juga menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Aturkian menjelaskan, dari sisi actus reus, penyidik harus membuktikan tindakan konkret, seperti intersepsi komunikasi, pengambilan data elektronik, perekaman, atau penyebaran informasi yang diperoleh.
Sementara dari sisi mens rea, penyidik perlu mengungkap tujuan di balik tindakan tersebut, apakah untuk kepentingan pribadi, keuntungan ekonomi, memperoleh rahasia negara, membantu pihak asing, atau melumpuhkan jalannya pemerintahan.
Pembuktian juga tidak boleh berhenti pada ditemukannya rekaman komunikasi.
Keaslian, integritas, konteks, relevansi, serta legalitas proses perolehan rekaman harus diuji dalam proses hukum.
Artinya, keberadaan rekaman penyadapan tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah.
Prinsip geen straf zonder schuld atau tidak ada pidana tanpa kesalahan harus tetap menjadi landasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Negara Diminta Tidak Menjadikan Keamanan sebagai Alasan Mengabaikan Hukum
Aturkian menilai pembaruan regulasi penyadapan di Indonesia perlu menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketidakseragaman standar perizinan dan pengawasan, perlindungan pihak ketiga, batas waktu penyadapan, pengelolaan rekaman, hingga akibat hukum penggunaan informasi yang diperoleh secara melawan hukum.
Mekanisme pemulihan hak bagi korban penyadapan ilegal juga perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pembentukan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan kewenangan aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap privasi masyarakat dan pengawasan terhadap kekuasaan negara harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Dalam konteks penyadapan terhadap Presiden, perlindungan terhadap kepala negara tentu merupakan kepentingan penting bagi keamanan dan keberlangsungan pemerintahan.
Namun, kepentingan tersebut tidak boleh mengesampingkan prinsip negara hukum.
Penanganan dugaan penyadapan harus dilakukan secara serius dan profesional. Akan tetapi, penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, terlebih makar, tetap harus didasarkan pada bukti dan terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana ditentukan undang-undang.
Pada akhirnya, tantangan penegakan hukum bukan hanya bagaimana negara mengungkap tindakan penyadapan, tetapi juga bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
Sebab, dalam negara hukum, keamanan kepala negara, perlindungan hak privasi warga, dan kepastian hukum harus berjalan beriringan.
(RicoRay/Jurnal09.com)
