JAKARTA, Jurnal09.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya mengungkap awal mula dirinya mengambil langkah hukum terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), Jokowi menyebut tuduhan tersebut semakin berkembang hingga dinilainya sudah melampaui batas.
Kesaksian itu disampaikan Jokowi saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait polemik keaslian ijazah S-1 miliknya.
Dalam persidangan, Jokowi menjelaskan bahwa salah satu momen penting terjadi pada 20 Maret 2025. Saat berada di dalam kendaraan di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, ajudannya memperlihatkan sejumlah video dan unggahan media sosial yang memuat tudingan mengenai ijazah palsu.
“Saya menganggap apa yang ditunjukkan oleh ajudan saya itu juga sudah kebablasan,” ujar Jokowi di hadapan majelis hakim.
Setelah melihat materi tersebut, Jokowi mengaku meminta ajudannya menghubungi tim penasihat hukum untuk membahas langkah yang perlu ditempuh. Ia juga meminta agar berbagai bukti dikumpulkan guna memperkuat langkah hukum yang akan dilakukan.
Menurut Jokowi, tudingan mengenai keaslian ijazahnya sebenarnya bukan persoalan baru. Ia mengaku telah mengetahui isu tersebut sejak 2020. Namun, intensitas tuduhan disebut semakin meningkat pada 2024 hingga 2025, terutama melalui berbagai tayangan televisi, siniar, dan unggahan media sosial.
Jokowi menegaskan bahwa laporan yang disampaikannya tidak semata-mata ditujukan kepada satu akun media sosial tertentu. Ia menyebut tudingan tersebut telah berulang kali muncul dalam sejumlah forum publik dan tayangan digital.
Jaksa Uraikan Rangkaian Unggahan yang Dipersoalkan
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Roy Suryo melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik Jokowi melalui sarana teknologi informasi.
Dalam pembacaan dakwaan sebelumnya, Kamis (17/9/2026), jaksa menguraikan sejumlah unggahan media sosial yang dinilai memuat tuduhan bahwa ijazah S-1 Jokowi tidak asli.
Jaksa menyebut, rangkaian peristiwa bermula ketika ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, memperlihatkan tiga unggahan yang berasal dari dua video YouTube dan satu unggahan platform X.
Beberapa materi yang disebut dalam dakwaan antara lain video dari akun YouTube @edysujanachannel berjudul Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu, unggahan akun @baligeacademy8116 mengenai analisis jenis font dan sistem operasi, serta unggahan akun X @doktertifa.
Jaksa juga mengungkap bahwa pada periode 22 April hingga 21 Mei 2025, terdapat 28 unggahan lain yang kembali diperlihatkan kepada Jokowi. Dari jumlah tersebut, tujuh unggahan disebut memuat pernyataan Roy Suryo yang pada pokoknya mempersoalkan keaslian ijazah S-1 Jokowi.
Menurut jaksa, penyebaran tudingan tersebut menimbulkan kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Jokowi di ruang publik.
UGM Disebut Telah Mengonfirmasi Riwayat Akademik Jokowi
Dalam dakwaannya, jaksa turut menguraikan konferensi pers yang dilakukan tim kuasa hukum Jokowi pada 14 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, pihak Jokowi menyatakan bahwa ijazah S-1 miliknya asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sehari kemudian, pada 15 April 2025, pihak UGM melalui Wakil Rektor Prof. Wening Udasmoro disebut memberikan penjelasan mengenai riwayat akademik Jokowi.
Jaksa menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi tercatat menempuh pendidikan sejak awal hingga akhir dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.
Jaksa juga mempersoalkan metode analisis Error Level Analysis (ELA) yang digunakan Roy Suryo. Menurut penuntut umum, dokumen elektronik yang dijadikan dasar analisis bukan berasal dari pemilik sah dokumen dan tidak disertai proses verifikasi maupun konfirmasi kepada Jokowi.
Namun, seluruh uraian tersebut merupakan bagian dari konstruksi dakwaan jaksa yang masih harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Perkara Ini Menjadi Ujian bagi Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab di Ruang Digital
Polemik ijazah Jokowi kini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan di ruang publik. Persidangan memperlihatkan bagaimana sebuah tudingan yang beredar melalui media sosial dan berbagai platform digital dapat berkembang menjadi persoalan hukum.
Di satu sisi, kebebasan berpendapat, kritik, dan pengujian terhadap informasi yang berkaitan dengan pejabat publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, di sisi lain, penyampaian tuduhan kepada seseorang juga harus disertai dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, perkara ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana batas antara kritik, analisis, dan dugaan pencemaran nama baik dapat dibedakan melalui pembuktian hukum.
Publik kini menantikan bagaimana majelis hakim menilai keterangan saksi, bukti elektronik, argumentasi jaksa, serta pembelaan para terdakwa.
Pada akhirnya, benar atau tidaknya tuduhan yang dipersoalkan dan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana bukan ditentukan oleh opini di media sosial, melainkan melalui proses pembuktian yang objektif dan putusan pengadilan.
Penulis: RicoRay
