JAKARTA, Jurnal09.com — Polemik moratorium terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasuki babak baru. Pimpinan DPR RI menjadwalkan pertemuan antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dengan Presidium Mitra BGN Indonesia pada Senin, 5 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut merupakan hasil audiensi Presidium Mitra BGN Indonesia dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan DPR akan mengambil peran sebagai fasilitator agar persoalan moratorium terhadap SPPG dapat segera dibahas langsung bersama pimpinan BGN.
“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau enggak, nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” ujar Saan seusai audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, Presidium Mitra BGN Indonesia menyampaikan permintaan agar BGN mencabut moratorium terhadap SPPG, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Saan mengatakan tuntutan pencabutan moratorium tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono.
“Minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN, dengan Pak Sudaryono,” kata Saan.
Menurutnya, DPR memandang perlu adanya ruang dialog langsung antara para mitra BGN dengan Kepala BGN agar persoalan yang mereka hadapi dapat dibahas dan dicarikan penyelesaian.
“Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang dialami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026. DPR berharap pertemuan antara Presidium Mitra BGN Indonesia dan Kepala BGN dapat menjadi forum untuk membahas secara langsung kebijakan moratorium terhadap SPPG.
Selain Saan Mustopa, audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Jusuf Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Syamsurizal, serta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.
Dengan difasilitasinya pertemuan tersebut, DPR akan mempertemukan langsung pihak yang terdampak moratorium dengan Kepala BGN untuk membahas persoalan tersebut secara bersama-sama.
