JAKARTA, Jurnal09.com – Perlindungan hak masyarakat adat kembali menjadi sorotan dalam agenda reforma agraria nasional. Pengakuan terhadap hak ulayat yang telah dijamin konstitusi dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi komunitas adat yang selama ini mempertahankan tanah leluhur dan wilayah kelolanya secara turun-temurun.
Nipar Anugerah Zai, S.H., M.Kn., menilai persoalan utama perlindungan masyarakat adat bukan semata-mata terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. Akibatnya, masyarakat adat masih rentan menghadapi konflik agraria akibat tumpang tindih perizinan, ekspansi industri, perkebunan skala besar, pertambangan, hingga kebijakan tata ruang.
Menurut Nipar, situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dan realitas yang dihadapi masyarakat adat. Komunitas yang telah mendiami serta mengelola wilayah tertentu selama beberapa generasi masih harus berhadapan dengan ketidakpastian status hukum atas tanah leluhurnya.
“Menurut saya, masalah terbesar saat ini bukan terletak pada kurangnya dasar hukum, melainkan lemahnya implementasi di lapangan,” ujarnya.
Pengakuan Konstitusi Belum Menjamin Kepastian Hukum
Secara konstitusional, perlindungan masyarakat adat telah ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sementara Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
Namun, Nipar menilai pengakuan tersebut belum cukup apabila tidak diikuti langkah administratif dan kebijakan konkret. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah sulitnya komunitas adat memperoleh pengakuan formal terhadap wilayah adat mereka.
Kondisi ini berpotensi menempatkan masyarakat adat pada posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan perusahaan maupun kepentingan investasi yang telah mengantongi izin pengelolaan kawasan.
Persoalan tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, budaya, dan sumber penghidupan yang diwariskan lintas generasi.
Reforma Agraria Jangan Hanya Berhenti pada Redistribusi Tanah
Nipar menegaskan, reforma agraria seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembagian atau redistribusi tanah. Lebih dari itu, agenda tersebut harus mampu mengoreksi ketimpangan penguasaan lahan sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang selama ini belum mendapatkan kepastian.
Ia mendorong pemerintah mengambil langkah konkret melalui pemetaan wilayah adat secara akurat, percepatan pengakuan masyarakat hukum adat, pemberian kepastian hukum atas hak ulayat, serta penyelesaian konflik agraria secara transparan dan berkeadilan.
Selain itu, masyarakat adat harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah dan sumber penghidupan mereka.
“Negara harus hadir sebagai pelindung hak rakyat, bukan sekadar regulator yang membiarkan konflik terus berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Ancaman terhadap Hak Adat Juga Berdampak pada Lingkungan
Lebih jauh, Nipar mengingatkan bahwa persoalan hak masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dari isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.
Ia menilai sejumlah komunitas adat memiliki pengetahuan lokal serta tradisi pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang telah berlangsung turun-temurun. Praktik tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Karena itu, pengabaian terhadap hak masyarakat adat bukan hanya berisiko menghilangkan ruang hidup komunitas tersebut, tetapi juga dapat mengancam kelestarian lingkungan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat masyarakat adat sebagai bagian dari subjek pembangunan yang memiliki hak dan pengetahuan, bukan sekadar kelompok yang terdampak oleh kebijakan pembangunan.
Pemerintah Didorong Hadir dengan Kebijakan Terukur
Nipar menegaskan, keberhasilan reforma agraria harus diukur dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, termasuk memastikan hak masyarakat adat tidak dikalahkan oleh kepentingan ekonomi maupun investasi.
Ia berharap pemerintah menjadikan perlindungan masyarakat adat sebagai prioritas dalam agenda reforma agraria nasional, dengan kebijakan yang jelas, terukur, serta memiliki kepastian hukum.
“Reforma agraria akan kehilangan makna apabila tidak memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat adat. Pengakuan hak ulayat harus menjadi kebijakan yang tegas, terukur, dan memiliki kepastian hukum yang kuat,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur melalui jumlah tanah yang didistribusikan. Negara juga dituntut membuktikan keberpihakannya melalui perlindungan hak, penyelesaian konflik, dan jaminan keadilan bagi masyarakat adat.
