Jakarta, Jurnal09.com — Rentetan bencana ekologis yang terus melanda berbagai wilayah Indonesia mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kekeringan dipandang bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan dampak nyata dari persoalan struktural dan lemahnya tata kelola lingkungan. Menyikapi kondisi tersebut, gerakan jaringan kaum muda yang terhimpun dalam Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia secara tegas menuntut tanggung jawab penuh dari negara atas krisis lingkungan yang kian memprihatinkan.
Dalam siaran pers resmi yang dirilis di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), aksi ini menyoroti bagaimana eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, alih fungsi lahan, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan telah mengorbankan ruang hidup rakyat.
Krisis Keadilan Antargenerasi
Koordinator Lapangan Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia, Hadi Lubis, menegaskan bahwa rakyat selalu menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kerusakan ekosistem dan aktivitas korporasi yang merusak lingkungan.
“Bencana ekologis yang terus berulang adalah cerminan buruknya tata kelola lingkungan dan lemahnya tanggung jawab negara,” ujar Hadi Lubis dalam keterangannya. “Negara tidak boleh hanya hadir ketika bencana terjadi secara darurat. Negara harus bertindak nyata dalam mencegah kerusakan, memulihkan ekosistem, menindak tegas korporasi perusak lingkungan, serta melindungi ruang hidup rakyat.”
Ia juga menambahkan bahwa generasi muda menolak masa depan yang dikorbankan demi kepentingan eksploitasi alam jangka pendek. Prinsip keadilan antargenerasi harus ditegakkan agar generasi mendatang tidak mewarisi krisis ekologis yang diakibatkan oleh kelalaian pengelolaan lingkungan saat ini.
Lima Tuntutan Utama kepada Negara
Sebagai langkah konkrit untuk mendorong pemulihan ekologis yang menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan, Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia menyampaikan lima tuntutan mendesak kepada pemerintah:
- Pemulihan Fungsi Ekosistem Esensial — Menghentikan eksploitasi yang merusak dan memulihkan kawasan ekosistem penting.
- Penegakan Hukum Tegas — Menindak secara hukum korporasi yang menjadi penyebab bencana dan kerusakan ekologis.
- Perlindungan Ruang Hidup — Menjamin rasa aman, akses sumber daya, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.
- Pengakuan Pengetahuan Lokal — Mengintegrasikan kearifan dan pengetahuan lokal rakyat dalam skema mitigasi serta pembacaan risiko bencana.
- Keterbukaan Informasi Publik — Menjamin akses informasi yang transparan terkait risiko lingkungan, sumber ancaman, dan jejak aktivitas korporasi.
Gerakan ini menegaskan bahwa pemulihan tidak cukup hanya dimaknai sebagai rekonstruksi fisik atau pembangunan infrastruktur pascabencana. Pemulihan sejati harus memperbaiki hubungan mendasar antara manusia dan alam serta menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Razaq
