JAKARTA, Jurnal09.com – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026 terus dikembangkan Kejaksaan Agung. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus kembali memeriksa enam orang saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.
Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan dan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan saksi diperlukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara.
“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Anang dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Enam saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Mereka masing-masing berinisial MR dari Kantor Pos Indonesia Logistik, AA dan DR dari Perum Peruri, LP selaku Mitra SPPG Pondok Kelapa, Duren Sawit, HS selaku Mitra SPPG Kabupaten Kuningan, serta RSB yang menjabat Ketua Yayasan BNM.
Keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap tata kelola program MBG yang berada di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Kejagung belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan terhadap masing-masing saksi. Namun, pemeriksaan dilakukan untuk mendukung proses pembuktian dan penyusunan pemberkasan perkara.
Anang menegaskan, penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.
“Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.
Pemeriksaan terhadap enam saksi ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang masih berlangsung. Tim Jaksa Penyidik Jampidsus masih mendalami dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG tahun 2025–2026 di lingkungan BGN.
(Rico Ray)
