Sumbawa Besar, NTB, Jurnal09.com – Keluarga korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumbawa atas respons cepat dalam proses penanganan korban. Namun, di sisi lain, keluarga juga menyoroti pelayanan di RSUD Sumbawa yang dinilai lamban serta meminta Bupati Sumbawa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan.
Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 16.15 WITA di depan Kantor Bea Cukai Sumbawa. Setelah mendapatkan penanganan awal, korban kemudian dirujuk ke RSUP Kota Mataram.
Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., melalui Kasat Lantas AKP Belly Rizaldi Nata Indra, S.Tr.K., S.I.K., membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa korban dirujuk ke RSUP Mataram pada 29 Juli 2026, namun dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia.
“Kasus kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan untuk mendalami penyebab serta akibat yang ditimbulkan,” ujar AKP Belly.
Pihak keluarga mengaku memberikan apresiasi kepada personel Satlantas Polres Sumbawa yang dinilai sigap melakukan evakuasi, memberikan pendampingan, serta membantu proses penanganan sejak awal kejadian.
Meski demikian, keluarga menyampaikan kekecewaan terhadap pelayanan di RSUD Sumbawa. Orang tua korban mengungkapkan bahwa proses penanganan dinilai terlambat karena ambulans yang akan digunakan disebut sedang mengisi bahan bakar.
“Kami sangat menyayangkan keterlambatan tersebut. Informasi yang kami terima, ambulans sedang pergi mengisi bahan bakar,” ujar orang tua korban kepada Jurnal09.com, Rabu (29/7/2026).
Atas peristiwa itu, keluarga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya Bupati Sumbawa, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan darurat di RSUD Sumbawa. Kesiapan armada ambulans, ketersediaan petugas, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) dinilai perlu ditinjau agar pelayanan terhadap pasien dalam kondisi darurat dapat berlangsung lebih cepat dan optimal.
Masyarakat juga berharap evaluasi dilakukan secara objektif sebagai langkah perbaikan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, sehingga keselamatan pasien menjadi prioritas utama dan kejadian serupa tidak kembali terulang.
(Rico Ray)
