Jakarta, Jurnal09.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan pemerintah meningkatkan subsidi energi untuk meredam dampak eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian nasional.
Menurut Wijayanto, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.
“Jika subsidi tidak ditambah, harga BBM akan meningkat, inflasi naik, daya beli masyarakat menurun, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat,” ujar Wijayanto di Jakarta, Senin.
Risiko Global dan Tekanan terhadap Rupiah
Wijayanto menjelaskan, potensi penutupan Selat Hormuz akibat konflik tersebut dapat meningkatkan risiko global. Kondisi ini mendorong investor mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman (safe haven), seperti emas dan dolar AS.
Dalam situasi demikian, nilai tukar rupiah berpotensi tertekan akibat arus keluar modal ke mata uang dolar AS.
Jika rupiah melemah, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) guna membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kecuali dengan menaikkan suku bunga. Namun konsekuensinya, biaya bunga utang meningkat dan akan semakin membebani APBN,” tambahnya.
Karena itu, Wijayanto menilai peningkatan subsidi energi dapat menjadi langkah mitigasi jangka pendek di tengah ketidakpastian global saat ini.
“Menaikkan subsidi adalah pilihan yang paling realistis. Realokasi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipertimbangkan,” ujarnya.
Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan konflik antara AS dan Iran memang berpotensi mendorong kenaikan harga BBM di dalam negeri.
Namun demikian, ia menilai tekanan harga masih dapat tertahan karena peningkatan suplai minyak dari AS serta langkah Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) yang menambah kapasitas produksi.
Pemerintah juga telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah dengan menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut.
Salah satunya melalui PT Pertamina (Persero) yang menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal AS guna memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga.
( Rico Ray )
