JAKARTA, Jurnal09.com – Pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) memasuki babak serius. Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta dan menemukan uang tunai senilai Rp11,795 miliar yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (5/11/2026) tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara sepanjang periode 2013–2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan JAM Pidsus dengan melibatkan tim digital forensik.
Enam lokasi yang digeledah meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan seseorang berinisial AK.
“Penggeledahan dilakukan di enam lokasi, meliputi satu rumah dan sejumlah kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK,” ujar Anang dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Dugaan Pengendalian Sejumlah Perusahaan Tambang
Dalam konstruksi perkara sementara, penyidik menduga AK berperan sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat dari sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Perusahaan yang masuk dalam penelusuran penyidik antara lain PT BSJ dengan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ melalui holding PT DDA bersama LEI.
Penyidik juga tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses perpanjangan IUP Eksplorasi milik PT BSJ dan PT KAA.
Kedua perusahaan tersebut diketahui memiliki izin eksplorasi yang berakhir pada 2015. Namun, izin itu diduga tetap diperpanjang melalui mekanisme suspend hingga tiga kali.
Persoalan muncul setelah hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut telah ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara. Penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Namun, penyidik menduga keputusan penolakan tersebut kemudian dicabut akibat adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.
Dugaan Suap dalam Persetujuan RKAB
Tidak hanya menyangkut perpanjangan izin, penyidik juga menelusuri dugaan pemberian sejumlah uang dari pihak korporasi kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Persetujuan RKAB diduga menjadi instrumen yang memungkinkan perusahaan-perusahaan terkait tetap menjalankan aktivitas operasional pertambangan nikel meskipun terdapat persoalan dalam aspek perizinan dan kelayakan kegiatan usaha.
Dugaan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam penyidikan karena menyangkut hubungan antara kepentingan korporasi dan kewenangan pejabat negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan, tetapi juga menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik pemberian uang untuk melancarkan kepentingan bisnis.
Hingga saat ini, nilai pasti kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor.
Uang Rp11,795 Miliar Ditemukan dalam Koper dan Tas
Temuan paling mencolok dalam penggeledahan tersebut adalah uang tunai senilai Rp11,795 miliar yang ditemukan di salah satu ruangan kantor perusahaan.
Uang tersebut terdiri atas Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang disimpan dalam beberapa koper dan tas.
Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Barang bukti elektronik juga disita, meliputi telepon seluler, laptop, CPU, hingga server yang diduga menyimpan informasi penting terkait aktivitas perusahaan dan transaksi keuangan.
Penyidik juga memeriksa sejumlah pekerja perusahaan di lokasi penggeledahan untuk mendalami hubungan mereka dengan aktivitas korporasi serta perkara yang sedang diselidiki.
Enam Lokasi Penggeledahan di Jakarta
Adapun enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan Kejagung meliputi:
1. Sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
2. Kantor PT BSJ di APL Tower Central Park.
3. Kantor PT KAA di APL Tower Central Park.
4. Kantor PT DDA di APL Tower Central Park.
5. Kantor PT DDR di Mid Plaza.
6. Kantor PT DDR di kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dokumen yang diamankan berkaitan dengan aktivitas perusahaan, transaksi sejumlah korporasi, serta operasional perusahaan pertambangan dan pihak-pihak yang diduga terafiliasi.
Kejagung Diminta Tuntaskan Penelusuran Aliran Dana
Besarnya uang tunai yang ditemukan, dugaan manipulasi persetujuan RKAB, serta persoalan perpanjangan izin eksplorasi menjadi sejumlah aspek yang perlu diungkap secara menyeluruh dalam proses penyidikan.
Penelusuran tidak cukup berhenti pada perusahaan yang diduga terlibat. Asal-usul uang, aliran transaksi, pihak yang memberikan maupun menerima keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara juga menjadi bagian penting untuk dibuktikan.
Kejagung menyatakan akan terus mendalami dokumen, transaksi keuangan, dan barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Anang Supriatna menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Perkembangan perkara tersebut akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, publik menanti sejauh mana penyidik mampu mengungkap konstruksi dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara, termasuk siapa saja pihak yang harus mempertanggungjawabkan perannya apabila seluruh dugaan tersebut terbukti secara hukum.
(RicoRay)
