YOGYAKARTA, Jurnal09.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dari Asia Pasifik membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis iklim, serta rencana konversi lebih dari 12 juta hektare hutan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk mendukung program bioetanol. Pembahasan itu berlangsung dalam konferensi pers Asia Pacific System Change Convergence 2026, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Indonesia dan sejumlah negara lain. Forum itu membahas penguatan kerja sama internasional, evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, serta pertanggungjawaban pemerintah dan korporasi atas kerusakan lingkungan.
Perwakilan WALHI, Ummi Marufah, mengatakan rencana alih fungsi hutan berisiko memperparah krisis ekologis dan mengancam ruang hidup masyarakat.
“Hutan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai lahan produksi. Konversi dalam skala besar akan meningkatkan risiko karhutla, memperburuk krisis iklim, dan mengorbankan masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan,” kata Ummi.
Menurut Ummi, kebijakan energi terbarukan perlu mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan hak masyarakat adat. Ia menilai solusi atas krisis energi tidak boleh menimbulkan masalah baru, seperti deforestasi dan konflik agraria.
Sementara itu, Mina dari Sahabat Alam Malaysia menyoroti dampak lintas batas akibat kerusakan hutan dan kabut asap.
“Karhutla dan deforestasi bukan hanya masalah satu negara. Dampaknya dirasakan masyarakat di seluruh kawasan Asia Tenggara, sehingga responsnya juga harus dilakukan melalui kerja sama regional,” ujar Mina.
Mina mengatakan pemerintah dan perusahaan perlu membuka informasi secara transparan. Ia juga meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Masyarakat membutuhkan udara bersih, hutan yang terlindungi, dan kebijakan yang menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan bisnis,” katanya.
Forum tersebut juga membahas perlunya kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menangani karhutla dan kabut asap yang dapat melintasi batas negara hingga Malaysia.
Dalam forum itu, organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian ekspansi perkebunan di kawasan hutan, perlindungan terhadap pembela lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek energi dan pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan tersebut digelar secara luring dan daring melalui Zoom Meeting.
Razaq
