JAKARTA, Jurnal09.com – Kejaksaan Republik Indonesia memasuki Semester II 2026 dengan sejumlah pekerjaan rumah. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta seluruh jajaran tidak sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap program menghasilkan kinerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan ST Burhanuddin saat membuka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI Tahun 2026, Rabu (19/8/2026). Rapat digelar secara hybrid dan diikuti jajaran Kejaksaan Agung, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, hingga perwakilan Kejaksaan RI yang bertugas di luar negeri.
Menurut ST Burhanuddin, evaluasi semesteran bukan sekadar agenda rutin organisasi. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur capaian kinerja, mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, sekaligus menemukan berbagai kesenjangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas.
Kepercayaan Publik Jadi Sorotan
Di tengah dinamika yang memengaruhi citra institusi, Jaksa Agung menekankan bahwa kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui narasi.
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui penyampaian narasi semata, melainkan harus dibuktikan melalui hasil kerja konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas ST Burhanuddin.
Karena itu, seluruh jajaran Adhyaksa diminta menjadikan hasil evaluasi sebagai pijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat marwah institusi.
Evaluasi Semester I tersebut merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran Kejaksaan RI yang berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022. Pengukuran kinerja juga mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terutama dalam melihat kesesuaian antara rencana strategis dan realisasi di lapangan.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Kejaksaan RI mencatat peningkatan Nilai Kinerja Anggaran dan kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Namun, capaian tersebut tidak membuat evaluasi berhenti. ST Burhanuddin justru menyoroti adanya ketimpangan antara penyerapan anggaran dan capaian output fisik pada periode Januari hingga awal Agustus 2026.
Ia mengingatkan agar serapan anggaran tidak dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan masyarakat.
Program Prioritas Diminta Dipercepat
Sejumlah program prioritas nasional juga menjadi perhatian Jaksa Agung. Program Penyuluhan Hukum disebut telah menunjukkan hasil memuaskan, tetapi beberapa agenda strategis masih membutuhkan percepatan.
Program tersebut meliputi Keadilan Restoratif, pengadaan kendaraan tahanan, pengembangan Rumah Sakit Umum Adhyaksa, operasi pemulihan aset, serta pembangunan Rumah Susun Negara di sejumlah wilayah Indonesia timur.
ST Burhanuddin meminta setiap hambatan teknis maupun administratif segera diidentifikasi dan diselesaikan tanpa menunggu mendekati akhir tahun anggaran.
Apabila diproyeksikan terdapat program yang tidak mencapai target, unit kerja diminta segera melakukan revisi anggaran agar alokasi dana dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif,” imbuhnya.
Tiga Instruksi untuk Semester II
Menghadapi Semester II 2026, Jaksa Agung memberikan tiga arahan kepada seluruh jajaran.
Pertama, melakukan kaji ulang secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
Kedua, menginventarisasi seluruh kendala yang muncul, baik teknis maupun administratif.
Ketiga, menyiapkan terobosan dan solusi konkret agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.
ST Burhanuddin berharap hasil evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas hingga akhir tahun.
Ia juga mengajak seluruh insan Adhyaksa memperkuat soliditas dan solidaritas untuk menjaga kehormatan institusi.
Mari kita berdiri dalam satu barisan, saling menguatkan dalam setiap tantangan dan bersama-sama menjaga kehormatan Korps Adhyaksa,” pungkasnya.
Dengan evaluasi tersebut, Kejaksaan RI menargetkan Semester II 2026 tidak hanya ditandai dengan peningkatan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran, tetapi juga penguatan profesionalisme, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
(Rico Ray)
