Sumbawa Besar,NTB, Jurnal09.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus dikeluhkan petani dan nelayan di Kabupaten Sumbawa memicu kritik terhadap pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat mencari nafkah, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi rakyat apabila tidak segera ditangani secara serius.
Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh BBM untuk kebutuhan produksi, muncul sorotan terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM untuk kepentingan yang tidak semestinya. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan serta keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
Kepala Desa Labuhan Burung, Iwan Iskandar Putra, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama instansi terkait harus segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri persoalan yang telah meresahkan masyarakat.
“Yang paling terdampak adalah nelayan dan petani. Mereka kesulitan mendapatkan BBM untuk mencari nafkah. Jangan sampai regulasi yang diterapkan justru menyulitkan rakyat kecil yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja,” ujar Iwan kepada media, Senin (4/8/2026).
Menurutnya, mekanisme distribusi BBM perlu dievaluasi agar benar-benar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek tidak boleh menjadi pihak yang terus menanggung dampak dari persoalan distribusi tersebut.
Selain meminta evaluasi sistem penyaluran, Iwan juga mendorong aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan adanya penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum untuk kepentingan yang melanggar hukum.
“Kalau memang ada penyalahgunaan distribusi BBM oleh oknum untuk kepentingan yang tidak semestinya, maka harus ditindak tanpa pandang bulu. Rakyat jangan terus menjadi korban,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan BBM bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian dan perikanan.
“Jangan sampai aksi sosial masyarakat berubah menjadi aksi yang tidak diinginkan karena merasa aspirasinya tidak didengar. Bahaya jika persoalan BBM ini terus dianggap sepele,” katanya.
Masyarakat berharap Pemerintah Daerah, instansi terkait, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM segera melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan pasokan BBM tersedia dan tepat sasaran.
Kelangkaan BBM yang terus berlarut-larut dinilai tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi petani dan nelayan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik apabila penanganannya tidak dilakukan secara cepat, transparan, dan berkeadilan.
(Rico Ray/Aditya NT)
