SUMBAWA BESAR, NTB, Jurnal09.com – Proses pembebasan lahan untuk mendukung rencana pembangunan jalur Belt Conveyor sepanjang 55 kilometer milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), dari Dodo menuju Benete, diwarnai dugaan persoalan serius di Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa.
Sejumlah warga mengaku diminta menandatangani kwitansi kosong tanpa mencantumkan nama pihak penerima, identitas pembeli, maupun nominal ganti rugi yang akan dibayarkan. Praktik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah untuk proyek berskala besar tersebut.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga kepada, Kadiv Investigasi Jurnal09.com Dan Tim Gabungan Jurnalis Investigasi (GJI), permintaan tanda tangan itu diduga dilakukan oleh oknum staf desa dengan alasan bahwa dana dari perusahaan belum dicairkan sehingga dokumen perlu ditandatangani terlebih dahulu untuk kepentingan administrasi.
Namun, bagi warga, penandatanganan dokumen tanpa kejelasan nilai transaksi bukan persoalan administratif semata. Mereka khawatir tanda tangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar transaksi atau bukti persetujuan pelepasan hak atas tanah tanpa adanya kesepakatan yang jelas.
Persoalan semakin serius setelah muncul pengakuan warga mengenai dugaan tekanan psikologis terhadap pemilik lahan yang mempertanyakan atau menolak proses tersebut.
Sejumlah warga menyebut adanya ancaman dari oknum kepala desa bahwa tanah mereka berpotensi diambil alih pemerintah apabila tidak bersedia menjualnya, bahkan tanpa memperoleh ganti rugi.
Jika keterangan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi mencederai hak masyarakat atas tanah serta prinsip pengadaan tanah yang harus mengedepankan transparansi, kesepakatan, dan pemberian ganti kerugian yang layak.
Di tengah rencana pembangunan infrastruktur penunjang industri pertambangan, masyarakat Desa Jamu justru mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai sejumlah hal mendasar. Mulai dari peta jalur atau trase proyek, identitas pihak yang melakukan pembelian tanah, mekanisme penentuan harga, hingga kepastian nilai ganti rugi bagi setiap pemilik lahan.
Padahal, kejelasan informasi merupakan bagian penting agar masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum sebelum menyetujui pelepasan hak atas tanahnya.
Proyek yang diharapkan membawa dampak ekonomi bagi wilayah lingkar tambang itu kini menghadapi pertanyaan serius di tingkat masyarakat. Pembangunan semestinya tidak hanya berorientasi pada percepatan investasi, tetapi juga memastikan hak-hak warga terlindungi.
JURNAL09.COM Dan GJI Minta Klarifikasi Pemerintah Desa dan AMNT
Tim Gabungan Jurnalis Investigasi (GJI) menyatakan masih berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Jamu, Masharudin AR, serta manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara terkait dugaan penggunaan kwitansi kosong dan intimidasi dalam proses pembebasan lahan tersebut.
Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan untuk memastikan apakah proses administrasi pembebasan lahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan apakah terdapat keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam dugaan tekanan terhadap warga.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Kepala Desa Jamu maupun manajemen AMNT belum diperoleh.
Kasus ini menjadi penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Sebab, di balik pembangunan infrastruktur pertambangan bernilai strategis, terdapat hak masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
Investasi boleh berjalan, pembangunan boleh dipercepat, tetapi kepastian hukum dan hak warga atas tanah tidak boleh dikorbankan.
(RicoRay)
