Jakarta, Jurnal09.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) melalui audiensi yang berlangsung di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (29/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mempererat sinergi lintas lembaga guna mendukung program prioritas nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Audiensi dipimpin Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto yang didampingi jajaran Pejabat Tinggi Madya BNN. Dalam kesempatan itu, BNN memaparkan perkembangan situasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang dinilai masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Berdasarkan data yang disampaikan, prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa, sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif melalui penguatan aspek pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi.
BNN juga menjelaskan berbagai program strategis yang tengah dijalankan, di antaranya Gerakan Ananda Bersinar dan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) untuk membangun ketahanan generasi muda sejak dini. Selain itu, BNN menyoroti meningkatnya penyalahgunaan rokok elektrik (vape) yang mengandung zat narkotika seperti etomidate dan ketamin, serta mengingatkan ancaman keberadaan laboratorium narkotika ilegal yang memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan.
Di bidang rehabilitasi, BNN menegaskan komitmennya memperluas layanan melalui Balai Rehabilitasi dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga rehabilitasi sosial dan pembekalan keterampilan agar para penyalahguna yang telah pulih dapat kembali produktif di tengah masyarakat.
Menanggapi paparan tersebut, jajaran Tenaga Ahli KSP menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah yang telah dilakukan BNN. Sebagai unit yang mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden, KSP menyatakan siap mendukung penguatan regulasi penanggulangan narkotika, mengintegrasikan program unggulan BNN ke dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), serta menjembatani berbagai kebutuhan strategis BNN, termasuk penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran.
Dalam diskusi tersebut, BNN turut mengusulkan sejumlah langkah strategis, seperti percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, penguatan payung hukum BNN, optimalisasi Desk Penanggulangan Kejahatan Narkotika Nasional, peningkatan peran pemerintah daerah terhadap BNN Kabupaten/Kota, hingga perluasan implementasi program Desa Bersinar.
Melalui audiensi ini, BNN dan Kantor Staf Presiden sepakat memperkuat koordinasi serta kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program P4GN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
(Rico Ray)
