JAKARTA, Jurnal09.com – Upaya Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi dalam tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di Kalimantan Barat memasuki babak baru. Tidak hanya memburu pelaku, penyidik kini bergerak agresif menelusuri dan menyita aset-aset bernilai fantastis yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyita sejumlah aset milik tersangka SDT alias Aseng, sosok yang diduga berperan penting dalam perkara dugaan korupsi tata kelola IUP dan IUP Operasi Produksi PT QSS di Kalimantan Barat.
Penyitaan dilakukan setelah tim penyidik melakukan penggeledahan maraton di sejumlah lokasi selama enam hari, mulai 11 hingga 16 Juni 2026. Hasilnya, berbagai aset mewah hingga alat berat berhasil diamankan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
Salah satu temuan yang paling menyita perhatian adalah sebuah Lamborghini Aventador tahun 2022. Mobil sport mewah tersebut ditemukan dalam kondisi disembunyikan di sebuah gang sempit. Bahkan, penyidik menduga kunci kendaraan sengaja dibuang ke saluran air untuk menghambat proses penyitaan.
Tak berhenti di situ, penyidik juga mengamankan sederet aset lain yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Di antaranya satu unit Toyota Fortuner VRZ, satu unit Toyota Camry, 46 unit dump truck, 10 unit ekskavator, dua unit buldoser, tiga kendaraan operasional tambang merek Triton, serta sejumlah bidang tanah dan bangunan di Kota Pontianak.
Selain aset bergerak, penyidik turut menyita empat kavling tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dan dua kavling tanah kosong yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan sekaligus mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.
Dalam penyidikan yang sedang berjalan, tersangka Aseng diduga telah menjalankan aktivitas pertambangan sejak tahun 2017 menggunakan data yang tidak sesuai fakta serta tanpa proses due diligence yang sah.
Lebih jauh, penyidik menduga tersangka tetap melakukan penjualan bauksit menggunakan dokumen PT QSS meski aktivitas penambangan tidak dilakukan di wilayah izin perusahaan tersebut. Praktik itu diduga berlangsung selama periode 2020 hingga 2024 dengan memanfaatkan dokumen persetujuan ekspor yang penerbitannya diduga tidak melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
Dalam prosesnya, penyidik juga menemukan fakta bahwa PT QSS tidak memiliki fasilitas pemurnian atau smelter, padahal keberadaan fasilitas tersebut merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh izin ekspor mineral.
Temuan-temuan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan serius dalam tata kelola pertambangan bauksit yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk penyelenggara negara.
Meski nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan, Kejaksaan Agung memastikan penyidikan akan terus dikembangkan. Penelusuran terhadap aset-aset lain yang diduga terkait perkara ini juga masih berlangsung guna memaksimalkan upaya pemulihan kerugian negara.
Kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga menyasar aset-aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi. Dengan penyitaan yang terus meluas, publik kini menanti sejauh mana jaringan dan aliran keuntungan dalam kasus tambang bauksit Kalimantan Barat ini akan terungkap.
(Rico Ray)
