Jakarta, Jurnal09.com — Eskalasi politik nasional kembali memanas. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil di tengah derasnya gelombang desakan politik dari parlemen serta menguatnya dinamika hukum terkait keabsahan dokumen pendidikannya.
Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Prasetyo mengungkapkan bahwa niat mundur tersebut disampaikan Gibran dalam sebuah pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo yang berlangsung selama lebih dari dua jam.
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden, kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan.
Langkah mundur Gibran dipicu oleh putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan dokumen kesetaraan pendidikan miliknya.
MA membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang sempat digunakan sebagai salah satu syarat administratif pendaftaran Pilpres 2024. Putusan tersebut juga sejalan dengan temuan MK sebelumnya yang menyatakan tidak ditemukannya dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.
Gibran sendiri sebelumnya sempat memberikan tanggapan terkait polemik tersebut.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” tuturnya pada pertengahan Oktober lalu.
Di sisi lain, tekanan politik terhadap posisi Istana Wapres di Senayan kian tak terbendung. Sebanyak 50 anggota DPR RI yang mewakili enam fraksi telah resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sesuai dengan mekanisme UU MD3.
Penggunaan HMP ini ditujukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran syarat administratif penetapan jabatan presiden/wakil presiden pasca-keluarnya putusan badan peradilan tertinggi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana belum mengumumkan waktu pasti pengajuan surat pengunduran diri secara formal maupun mekanisme transisi yang akan ditempuh pemerintah ke depan. Red
