JAKARTA, Jurnal09.com – Seberapa utuh data perjalanan cukai hasil tembakau, mulai dari produksi rokok legal hingga uang yang masuk ke kas negara? Pertanyaan tersebut kini menjadi perhatian Bea Cukai Watch (BCW) yang berencana melakukan kajian terhadap rantai administrasi cukai selama periode 2021–2025.
Kajian itu akan mempertemukan sejumlah data yang selama ini kerap dilihat secara terpisah, mulai dari produksi hasil tembakau, pemesanan dan pencetakan pita cukai, distribusi, penggunaan, pengembalian hingga pemusnahan pita cukai. Data tersebut kemudian akan dibandingkan dengan penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan perkembangan penindakan terhadap produk tembakau ilegal.
Koordinator BCW Jimmy Endey mengatakan kajian tersebut diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara produksi hasil tembakau legal dengan penerimaan cukai yang diterima negara.
“Ini menyangkut uang negara dalam jumlah besar. Publik perlu mendapatkan gambaran yang terang: berapa yang diproduksi secara legal, berapa pita cukai yang dipesan dan dicetak, berapa yang didistribusikan dan digunakan, serta berapa yang akhirnya menjadi penerimaan negara,” kata Jimmy di Sekretariat BCW, Jalan Saharjo 123, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Jimmy, cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam jumlah besar. Karena itu, kemampuan untuk merekonsiliasi data dari hulu hingga hilir dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan potensi penerimaan negara terlindungi.
Namun, BCW menegaskan kajian tersebut bukan tudingan bahwa telah terjadi kebocoran penerimaan negara.
Justru, organisasi tersebut ingin menguji apakah seluruh rangkaian data cukai dapat dipertemukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau semua datanya match, itu justru memperkuat kepercayaan terhadap sistem. Tetapi kalau ada selisih atau anomali, kita perlu tahu penyebabnya. Bisa karena mekanisme administrasi yang sah, bisa karena faktor lain. Jangan berspekulasi, kita uji dengan data,” ujar Jimmy.
Produksi Rokok Legal Menurun, Penerimaan Tetap Besar
Salah satu fenomena yang hendak dikaji adalah kecenderungan penurunan produksi rokok legal dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan sejumlah publikasi yang dihimpun BCW, produksi rokok legal berada di kisaran 334,8 miliar batang pada 2021. Angka tersebut kemudian cenderung menurun hingga sekitar 307,8 miliar batang pada 2025.
Pada periode yang sama, penerimaan cukai negara tetap berada pada kisaran ratusan triliun rupiah setiap tahun.
BCW menilai perbedaan antara volume produksi dan penerimaan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai indikasi masalah. Perubahan tarif cukai, struktur produksi, jenis hasil tembakau, harga jual eceran hingga perubahan pola konsumsi dapat memengaruhi hubungan keduanya.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai layak diuji lebih lanjut.
“Pertanyaannya bukan hanya mengapa produksi legal turun. Kita juga perlu bertanya: ketika produksi legal turun, ke mana konsumennya berpindah?” kata Jimmy.
Menurut dia, perpindahan konsumsi dapat terjadi ke berbagai kategori produk, termasuk produk legal dengan harga lebih murah, jenis hasil tembakau lainnya, rokok elektrik, maupun kemungkinan masuk ke pasar ilegal.
Karena itu, BCW ingin melihat data secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan.
Rantai Pita Cukai Ikut Ditelusuri
Selain data produksi, tata kelola pita cukai menjadi bagian penting dalam rencana kajian.
BCW akan memetakan perjalanan pita cukai sejak perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pencetakan, penyimpanan, pemesanan oleh industri, distribusi, penggunaan, pengembalian hingga pemusnahan.
Menurut Jimmy, pita cukai memiliki posisi strategis karena merupakan dokumen sekuriti negara sekaligus instrumen pelunasan cukai.
Karena itu, setiap pita yang dicetak dinilai perlu memiliki jejak administrasi yang dapat ditelusuri.
“Pertanyaan sederhananya adalah: apakah setiap pita cukai yang dicetak dapat ditelusuri sampai status akhirnya? Berapa yang didistribusikan, berapa yang digunakan, berapa yang dikembalikan, dan berapa yang dimusnahkan,” jelasnya.
BCW juga akan melihat data pelanggaran yang berkaitan dengan pita cukai, termasuk penggunaan pita palsu, pita bekas, pita salah peruntukan serta produk hasil tembakau tanpa pita cukai.
Anomali Bukan Vonis
Dalam kajian tersebut, BCW menyatakan akan berhati-hati dalam membaca perbedaan data.
Menurut Jimmy, adanya selisih angka tidak otomatis berarti terjadi kebocoran penerimaan negara. Setiap anomali harus terlebih dahulu dicari penjelasannya melalui verifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.
“BCW tidak akan mengatakan ada kebocoran hanya karena menemukan angka yang berbeda. Anomali adalah pertanyaan, bukan vonis. Kita harus meminta penjelasan kepada Bea Cukai, melakukan verifikasi, baru kemudian menarik kesimpulan,” tegas Jimmy.
Pendekatan tersebut, kata dia, diperlukan agar fungsi pengawasan publik tetap berjalan secara kritis tanpa mengabaikan objektivitas dan asas praduga tidak bersalah.
Data Akan Dipisahkan Berdasarkan Jenis Produk
Kajian BCW juga akan memisahkan data berdasarkan kategori hasil tembakau, seperti Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), cerutu, rokok daun, tembakau iris serta kategori hasil tembakau lainnya.
Certu menjadi salah satu kategori yang dipertimbangkan sebagai uji petik karena memiliki karakteristik berbeda dengan sigaret dan volume produksinya relatif lebih kecil.
Melalui uji petik tersebut, BCW ingin melihat apakah data suatu jenis hasil tembakau dapat ditelusuri secara utuh, mulai dari jumlah produsen, produksi, pita cukai, pembayaran cukai hingga penerimaan negara.
BCW Akan Minta Data Resmi DJBC
Untuk memastikan kajian tidak hanya bertumpu pada data publik, BCW berencana meminta data resmi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk periode 2021–2025.
Data yang akan diminta mencakup volume produksi berdasarkan jenis hasil tembakau, jumlah produsen aktif, pemesanan pita cukai, jumlah pita yang dicetak dan didistribusikan, realisasi penggunaan, pengembalian dan pemusnahan pita, penerimaan cukai serta data penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.
Seluruh data tersebut rencananya akan dihimpun dalam BCW Tobacco Excise Data Matrix 2021–2025 untuk kemudian direkonsiliasi dan dianalisis.
BCW juga membuka ruang bagi DJBC, pelaku industri, akademisi, ekonom, praktisi cukai dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan data maupun pandangan.
Langkah tersebut dilakukan agar kajian dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, bukan hanya berdasarkan perspektif satu kelompok.
Bukan Mencari Kesalahan, tetapi Menguji Sistem
Jimmy menegaskan, tujuan utama kajian bukan mencari kesalahan institusi tertentu. BCW ingin mendorong transparansi sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap salah satu sumber penerimaan negara yang strategis.
Menurut dia, jika seluruh sistem dapat dibuktikan berjalan baik berdasarkan data, kajian independen justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DJBC.
Sebaliknya, jika ditemukan celah dalam sistem, hasil kajian dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
“BCW ingin melihat rantainya secara utuh: produksi, pita cukai, pelunasan, penerimaan negara sampai penindakan produk ilegal. Semuanya harus bisa dibaca dalam satu gambaran besar,” ujarnya.
Jimmy menegaskan, transparansi diperlukan agar penerimaan negara terlindungi, industri legal memperoleh kepastian, dan masyarakat memiliki ruang untuk ikut melakukan pengawasan.
“Setiap rupiah penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sistemnya transparan, negara terlindungi, industri legal mendapat kepastian, dan masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Kalau ada potensi kebocoran, kita tutup celahnya. Kalau sistemnya sudah baik, kita katakan kepada publik bahwa sistemnya memang baik berdasarkan data,” pungkasnya.
(Rico Ray)
