JAKARTA, Jurnal09.com – Warga Jakarta Barat kini didorong tidak lagi harus selalu datang ke kantor pertanahan untuk mendapatkan informasi dan layanan. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat mulai memperkuat pola pelayanan dengan mendekatkan petugas dan program pertanahan langsung kepada masyarakat.
Langkah tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Shinta Purwitasari, dalam kegiatan silaturahmi bersama Forkopimko Jakarta Barat di Balai Warga RW 10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Senin (24/8/2026) malam.
Menurut Shinta, pelayanan pertanahan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga pola pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan warga datang ke kantor.
“Pelayanan pertanahan sangat berhubungan dan harus langsung mendekat kepada masyarakat. Selama ini mungkin kami selalu di kantor menunggu Bapak dan Ibu datang, tetapi sekarang kami mencoba berkolaborasi agar beberapa program pelayanan bisa lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Shinta.
Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah mobil layanan pertanahan keliling yang dilaksanakan secara berkala di setiap wilayah kecamatan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi sekaligus berkonsultasi mengenai persoalan pertanahan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan.
Shinta mencontohkan, pernah ada warga yang membawa sertifikat tanah dalam kondisi rusak akibat dimakan rayap. Warga tersebut tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Setelah mendapatkan penjelasan dan informasi dari petugas, persoalan itu akhirnya dapat diselesaikan dan warga memperoleh sertifikat pengganti.
“Dengan penjelasan dan informasi yang kami berikan, akhirnya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dan masyarakat mendapatkan sertifikat pengganti,” ungkapnya.
Menurut Shinta, pola pelayanan yang mendekat kepada masyarakat juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah wilayah. Ia mengapresiasi para camat, lurah, pengurus RT dan RW yang ikut membantu menyosialisasikan berbagai program Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
Peralihan Hak Ditargetkan 10 Hari
Selain memperluas akses pelayanan, Kantor Pertanahan Jakarta Barat juga mendorong percepatan proses peralihan hak atas tanah.
Program peralihan hak terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari telah diluncurkan Kementerian ATR/BPN di DKI Jakarta mulai 17 Agustus 2026.
Bagi Kantor Pertanahan Jakarta Barat, target tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Shinta menyebutnya sebagai tantangan bagi jajaran pertanahan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
“Sepuluh hari itu dihitung sejak pembayaran BPHTB. Ini merupakan kerja sama yang luar biasa dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Barat,” jelas Shinta.
Ia menjelaskan, proses tersebut mencakup verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembuatan akta jual beli, hingga proses peralihan hak di Kantor Pertanahan.
Jadwal Pengukuran Mulai Dibuat Pasti
Kepastian pelayanan juga diterapkan melalui sistem pengukuran tanah secara terjadwal.
Jika sebelumnya masyarakat belum mengetahui kapan petugas akan melakukan pengukuran setelah permohonan didaftarkan, kini jadwal pengukuran dapat diketahui sejak awal proses pendaftaran.
“Kalau dulu ketika mendaftar masyarakat belum tahu kapan akan diukur. Sekarang dengan pengukuran terjadwal, ketika mendaftar sudah bisa diketahui kapan tanah tersebut akan diukur,” katanya.
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian waktu sejak awal proses. Setelah pengukuran dilakukan, produk pertanahan ditargetkan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan jadwal pelayanan.
Namun, kepastian jadwal tersebut tetap membutuhkan kesiapan dari masyarakat. Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi adalah memastikan batas bidang tanah telah dipasang patok secara jelas sebelum petugas melakukan pengukuran.
Shinta juga mengingatkan warga Jakarta Barat yang belum memiliki sertifikat tanah agar segera mendaftarkan bidang tanahnya. Terlebih, pelayanan pertanahan saat ini telah menggunakan sistem sertifikat elektronik.
“Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, segera didaftarkan. Kalau masih ada permasalahan pertanahan, silakan dibawa dan dikonsultasikan ke Kantor Pertanahan. Kami siap memberikan informasi dan pelayanan,” ujar Shinta.
Perubahan pola pelayanan tersebut menunjukkan upaya Kantor Pertanahan Jakarta Barat untuk tidak hanya menyelesaikan urusan administrasi di balik meja, tetapi juga membawa akses informasi dan konsultasi pertanahan lebih dekat kepada masyarakat.
(Rico Ray)
