JAKARTA, Jurnal09.com— Tekanan terhadap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memanas. Koalisi Pemuda Anti Antek Asing (KOPAAAS) mendesak WALHI dibubarkan dan meminta audit atas keuangan maupun aset organisasi itu yang diduga diperoleh dari pihak asing.
Desakan tersebut disampaikan KOPAAAS melalui pernyataan sikap dalam aksi di depan kantor WALHI, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026). Koordinator aksi KOPAAAS, Afrudin, mempertanyakan sikap WALHI yang dinilai menolak sejumlah program pemerintah, termasuk revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Menurut Afrudin, program revitalisasi itu menyasar sejumlah daerah, antara lain Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, Jawa Barat. KOPAAAS menyebut luas lahan tambak yang masuk dalam program tersebut mencapai 20.413,25 hektare. Mereka menilai program itu berkaitan dengan agenda ketahanan pangan nasional.
“Kami mempertanyakan keberadaan dan sikap WALHI yang selama ini terkesan menjadi pembela kerusakan lingkungan hidup, tetapi di sisi lain menolak program strategis nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” kata Afrudin.
Soroti Dana Asing
Selain persoalan revitalisasi tambak, KOPAAAS menyoroti sumber pendanaan WALHI. Afrudin mempertanyakan transparansi penerimaan dana yang menurut KOPAAAS diduga berasal dari lembaga donor atau filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation.
Dalam pernyataan sikapnya, KOPAAAS menyebut nilai pendanaan yang diperkirakan mencapai US$3 juta. Namun, angka itu merupakan klaim KOPAAAS yang masih perlu dikonfirmasi kepada WALHI maupun sumber terkait. Nilai tersebut juga tidak serta-merta dapat diartikan sebagai seluruh dana yang diterima langsung oleh WALHI.
“Kami meminta adanya audit terhadap keuangan ataupun aset WALHI yang diperoleh dari pihak asing. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga,” ujar Afrudin.
KOPAAAS juga menuding WALHI membawa konsep asing dalam advokasi lingkungan dan memengaruhi masyarakat untuk menolak program strategis nasional. Tudingan itu menjadi bagian dari alasan mereka mendesak audit sumber pendanaan dan aset WALHI.
Tiga Tuntutan
Dalam aksi tersebut, KOPAAAS menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mendesak WALHI dibubarkan. Kedua, meminta dilakukan audit terhadap keuangan maupun aset WALHI yang diperoleh dari pihak asing. Ketiga, menyatakan dukungan terhadap program strategis nasional untuk ketahanan pangan di wilayah Pantura.
“Kami menyampaikan sikap ini karena melihat pentingnya program ketahanan pangan nasional dan perlunya transparansi terhadap sumber pendanaan organisasi yang terlibat dalam isu kebijakan publik,” kata Afrudin.
Hingga berita ini ditulis, WALHI belum memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut. KOPAAAS menyatakan akan kembali menggelar aksi di kantor WALHI pada Selasa (29/9/2026).
“Besok, ratusan massa akan kembali turun dalam aksi di kantor WALHI,” pungkas Afrudin.
(Rico Ray)
