SUMBAWA BARAT, NTB, Jurnal09.com — Pemerintah Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, mulai memperketat perhatian terhadap keberadaan bangunan, lapak usaha, maupun jembatan penutup yang berdiri di atas saluran drainase. Langkah tersebut dilakukan menyusul hasil pemantauan di lapangan yang masih menemukan pemanfaatan area drainase untuk kepentingan usaha maupun bangunan.
Melalui surat imbauan tertanggal 7 September 2026, Pemerintah Kecamatan Maluk meminta seluruh kepala desa, pimpinan instansi/lembaga, badan usaha, serta masyarakat di wilayah Kecamatan Maluk untuk tidak lagi mendirikan bangunan atau tempat usaha di atas saluran drainase.
Surat bernomor 600.2.19/198/MLK/IX/2026 tersebut ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Maluk, Muhammad Solihin, S.Pd., M.M., dengan pokok imbauan mengenai larangan berjualan dan/atau mendirikan bangunan maupun tempat usaha di atas saluran drainase.
Drainase Jangan Sampai Berubah Menjadi Sumber Banjir
Persoalan drainase tidak sekadar menyangkut tata ruang lingkungan. Saluran air yang tertutup bangunan atau lapak berpotensi menyulitkan proses pembersihan dan pemeliharaan ketika terjadi sedimentasi maupun penyumbatan.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, masih ditemukan bangunan tempat usaha atau lapak yang memanfaatkan area di atas saluran drainase dan bahu jalan.
Pemerintah Kecamatan Maluk mengingatkan kondisi tersebut dapat menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari menyumbat aliran air akibat sampah maupun material bangunan, menyulitkan petugas ketika melakukan pembersihan dan pengerukan lumpur, hingga memicu genangan dan banjir saat intensitas hujan tinggi.
Selain persoalan lingkungan, keberadaan bangunan tersebut juga disebut berpotensi melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Pemilik Bangunan Diminta Bongkar Secara Mandiri
Melalui surat itu, Pemerintah Kecamatan Maluk secara tegas meminta warga dan pemilik usaha untuk tidak mendirikan bangunan dalam bentuk apa pun, baik permanen maupun tidak permanen, di atas saluran drainase.
Bagi bangunan, jembatan penutup, maupun lapak usaha yang saat ini telah berdiri di atas saluran air dan menutup total saluran, pemilik diminta melakukan pembongkaran secara mandiri.
Warga juga diminta bersama-sama menjaga kebersihan saluran drainase di depan rumah maupun tempat usaha masing-masing dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran.
Pemerintah Kecamatan Maluk tetap menekankan pentingnya roda perekonomian masyarakat. Namun, aktivitas ekonomi tersebut diminta tetap memperhatikan aturan dan tidak mengorbankan kepentingan umum maupun kelestarian lingkungan.
Camat Dorong Kesadaran Warga
Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kecamatan Maluk menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan sekaligus memastikan fungsi saluran drainase tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah kecamatan berharap warga tidak menunggu sampai saluran tersumbat atau genangan terjadi untuk melakukan pembenahan. Kesadaran pemilik rumah dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menjaga sistem drainase tetap berfungsi.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Kecamatan Maluk juga menyampaikan bahwa langkah menjaga saluran drainase merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, estetis, dan bebas banjir.
Surat imbauan itu juga ditembuskan kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai laporan serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat,Dan Seluruh Kelurahan Maluk Sumbawa Barat.
Dengan keluarnya imbauan ini, Pemerintah Kecamatan Maluk menempatkan persoalan drainase bukan hanya sebagai urusan infrastruktur, tetapi juga bagian dari ketertiban lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.
Ketika saluran air tetap terbuka dan berfungsi, kepentingan usaha tetap dapat berjalan tanpa harus mengorbankan keselamatan lingkungan dan kepentingan publik.
(Rico Ray)
