JAKARTA, Jurnal09.com – Tuduhan penerimaan uang Rp935 juta menjadi salah satu poin yang kembali mengemuka dalam persidangan perkara dugaan korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) kepada PT Bintang Abadi Sempurna (BAS).
Tim penasihat hukum terdakwa Immanuel Tarigan melalui kuasa hukumnya, Indra Tarigan, secara tegas membantah kliennya menerima keuntungan tersebut. Bantahan disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (3/9/2026).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori tersebut beragendakan jawaban jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan atau eksepsi yang sebelumnya diajukan tim penasihat hukum para terdakwa.
Indra menilai fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara perlu dibuka secara terang melalui proses persidangan. Ia menyebut pihaknya juga telah menyurati sejumlah pihak, termasuk Komisi III dan Komisi VI DPR RI, terkait data serta peristiwa hukum yang menurutnya berkaitan dengan perkara yang menjerat kliennya.
“Kami telah mengirim surat yang ditembuskan ke Komisi III dan Komisi VI. Jadi, harapan kami jangan dipersulit terkait data-data dan peristiwa hukum yang sedang dihadapi klien kami,” kata Indra.
Kuasa Hukum Persoalkan Tuduhan Rp935 Juta
Menurut Indra, tudingan bahwa Immanuel menerima uang Rp935 juta tidak sesuai dengan fakta yang diyakini pihaknya.
Ia menegaskan, Immanuel tidak memperoleh keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS sebagaimana yang didalilkan jaksa penuntut umum.
Pernyataan tersebut menjadi bantahan atas uraian jaksa dalam perkara yang sama. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Silvi menyatakan Immanuel menerima uang Rp935 juta dari terdakwa Firman Saputra Nugraha, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional PT BAS.
Perbedaan pandangan tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan diuji melalui persidangan.
Berawal dari Pemberian Pinjaman PT PPA
Perkara ini melibatkan tiga terdakwa, yakni Immanuel Tarigan selaku Manajer Investasi PT PPA, Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS, serta Feri Hendriyanto selaku Direktur PT BAS.
Jaksa mendakwa pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman PT PPA kepada PT BAS berkaitan dengan proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara tahun 2019–2020.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Immanuel, yang saat itu menjabat Manajer Investasi Direktorat Investasi PT PPA, menerima uang Rp935 juta. Uang tersebut disebut berkaitan dengan upaya memuluskan pemberian pinjaman kepada PT BAS.
Jaksa juga mendalilkan pemberian pinjaman tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar.
Bantahan Akan Diuji di Persidangan
Di sisi lain, pihak Immanuel tetap pada sikap bahwa kliennya tidak menerima keuntungan dari fasilitas pinjaman tersebut.
Indra meminta agar fakta mengenai aliran uang, proses pemberian pinjaman, serta rangkaian peristiwa hukum dalam perkara tersebut dapat diperjelas melalui persidangan.
Bantahan penasihat hukum dan uraian jaksa kini menjadi dua sisi yang akan diuji dalam tahapan pembuktian perkara.
Dengan demikian, persidangan tidak hanya akan menguji ada atau tidaknya dugaan kerugian negara, tetapi juga fakta mengenai dugaan penerimaan Rp935 juta yang dikaitkan dengan Immanuel Tarigan.
Seluruh dalil tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum dan pembuktian di pengadilan. Immanuel Tarigan juga berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Rico Ray)
