SUMBAWA BESAR, NTB, Jurnal09.com – Proses penerimaan tenaga kerja di lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa Besar mulai menjadi sorotan. Komposisi pekerja yang disebut-sebut didominasi warga Desa Kanar, Kecamatan Buer, memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi rekrutmen, pemerataan kesempatan kerja, hingga dugaan adanya praktik titipan dalam penerimaan karyawan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Jurnal09.com dari salah seorang narasumber, sekitar 80 persen tenaga kerja yang berada di lingkungan PLTMG tersebut disebut berasal dari warga Kanar. Dominasi itu dikabarkan mencakup sejumlah posisi, mulai dari petugas keamanan (security), pekerja operasional hingga tenaga kebersihan (cleaning service).
Jika informasi tersebut benar, kondisi ini patut mendapat perhatian. Sebab, kesempatan memperoleh pekerjaan semestinya terbuka secara adil dan transparan, bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat atau wilayah tertentu.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah kesempatan bekerja di PLTMG Sumbawa Besar hanya terbuka bagi warga Kanar? Bagaimana dengan masyarakat dari desa lain di Kabupaten Sumbawa yang juga membutuhkan pekerjaan?
Persoalan ini semakin menarik untuk ditelusuri mengingat kesempatan kerja merupakan kebutuhan masyarakat luas. Jangan sampai keberadaan fasilitas strategis di wilayah Kabupaten Sumbawa justru memunculkan kesan bahwa akses pekerjaan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Dugaan Titipan Karyawan, Apa Kewenangan Kepala Desa?
Sorotan lain muncul dari informasi yang diterima redaksi mengenai dugaan bahwa sejumlah pekerja yang diterima di PLTMG merupakan orang-orang yang direkomendasikan atau dibawa oleh Kepala Desa Kanar.
Informasi tersebut tentu perlu diklarifikasi secara terbuka. Apa sebenarnya peran Kepala Desa Kanar dalam proses penerimaan tenaga kerja di PLTMG? Apakah sebatas menyampaikan informasi lowongan dan membantu warga mendapatkan akses pekerjaan, atau terdapat keterlibatan dalam menentukan siapa saja yang diterima bekerja?
Jika memang terdapat rekomendasi dari pemerintah desa, sejauh mana kewenangan tersebut diberikan oleh pihak pengelola PLTMG?
Kepala desa tentu memiliki peran dalam membantu masyarakat memperoleh informasi dan akses kesempatan kerja. Namun, proses seleksi dan penentuan tenaga kerja semestinya tetap berada dalam mekanisme resmi perusahaan atau pihak pengelola yang berwenang.
Karena itu, transparansi menjadi penting agar tidak muncul dugaan adanya perlakuan khusus maupun praktik nepotisme dalam proses penerimaan karyawan.
Pengangguran Sumbawa Bukan Hanya Urusan Warga Kanar
Di tengah persoalan tersebut, pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, pada Oktober 2026, mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumbawa yang berada di angka 2,4 persen turut menjadi perhatian.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan kesempatan kerja merupakan isu pembangunan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.
Masyarakat dari berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Sumbawa memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi lowongan dan mengikuti proses seleksi pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa masyarakat di luar Kanar memiliki peluang lebih kecil untuk bekerja di fasilitas yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa.
PLTMG Diminta Buka Mekanisme Rekrutmen
Atas persoalan ini, pihak pengelola PLTMG Sumbawa Besar perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Sejumlah hal mendasar patut dijawab, mulai dari bagaimana mekanisme penerimaan tenaga kerja, apakah lowongan diumumkan secara terbuka, apa kriteria seleksi yang digunakan, serta apakah benar terdapat dominasi pekerja dari satu desa sebagaimana informasi yang diterima redaksi.
Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai benar atau tidaknya keterlibatan Kepala Desa Kanar dalam merekomendasikan calon tenaga kerja.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial agar keberadaan fasilitas strategis tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Jurnal09.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengelola PLTMG Sumbawa Besar maupun Kepala Desa Kanar. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab sesuai prinsip jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Publik kini menunggu penjelasan: apakah rekrutmen di PLTMG Sumbawa Besar benar-benar berjalan secara terbuka dan profesional, atau justru menyisakan persoalan pemerataan kesempatan kerja yang perlu segera dibenahi?
