JAKARTA, Jurnal09.com — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta seluruh mekanisme hukum dan ketatanegaraan harus dihormati, termasuk yang berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam wawancara bersama awak media di kediamannya pada Kamis (8/10/2026), Jokowi menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan proses hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai persoalan ijazah Gibran serta kemungkinan langkah hukum lanjutan yang disebut-sebut akan ditempuh pihak penggugat.
“Ya, kita menghormati putusan MK serta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya perlindungan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting, kita semua menghormati konstitusi yang kita miliki,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan awak media.
Jokowi Singgung Sistem Pendidikan, Persoalan Ijazah Tetap Jadi Sorotan
Ketika ditanya mengenai putusan MK yang, menurut pertanyaan wartawan, berkaitan dengan persoalan ijazah atau kesetaraan pendidikan Gibran, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda.
Ia memaparkan bahwa jalur pendidikan di Indonesia umumnya terdiri atas SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sementara itu, negara lain dapat menerapkan jalur pendidikan berbeda, termasuk program pathway sebelum memasuki jenjang diploma atau sarjana.
“Setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Gibran (cawapres) sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1, mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya,” kata Jokowi.
Pernyataan itu menjadi salah satu bagian penting dalam wawancara tersebut. Jokowi mengemukakan penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan, tetapi penjelasan tersebut perlu dibedakan dari pembuktian dokumen pendidikan secara spesifik maupun pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan.
Dengan demikian, substansi putusan MK dan dokumen yang menjadi dasar perkara tetap perlu merujuk pada naskah resmi putusan, bukan semata-mata pada penafsiran para pihak.
Jalur Hukum Terbuka, Jokowi Minta Semua Pihak Ikuti Konstitusi
Menanggapi kemungkinan pihak penggugat membawa persoalan tersebut ke jalur hukum atau lembaga lain setelah putusan MK, Jokowi menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki mekanisme demokrasi dan hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
“Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi, silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Saya kira itu, Mas. Nggak ada masalah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan proses hukum sebagai jalur yang harus ditempuh apabila masih ada pihak yang hendak memperjuangkan keberatannya. Namun, setiap langkah lanjutan tetap bergantung pada kewenangan lembaga terkait, persyaratan prosedural, dan aturan hukum yang berlaku.
Pesan Jokowi cukup jelas: perbedaan pandangan tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan konstitusi maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan negara.
Nasib Politik Gibran pada 2029 Belum Dipastikan
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Gibran tidak dapat maju dalam Pilpres maupun Pilkada 2029, Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai pencalonan berada dalam kewenangan lembaga yang berwenang.
“Semuanya ada yang memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. KPU, ada kita punya Bawaslu, semuanya ada. Semuanya ada mekanismenya dan semuanya ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu,” kata Jokowi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan kelayakan pencalonan tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan pernyataan politik atau spekulasi publik. Penilaiannya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, kewenangan masing-masing lembaga, serta perkembangan hukum yang relevan pada saat pencalonan berlangsung.
Saat ditanya apakah dirinya masih mendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk dua periode, Jokowi tidak memberikan pernyataan dukungan yang tegas. Ia justru mengingatkan bahwa pemilu masih jauh.
“Pemilu masih jauh,” ujarnya singkat.
Sikap tersebut belum dapat dimaknai sebagai penegasan dukungan untuk periode berikutnya, tetapi juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Jokowi telah menarik dukungannya. Pernyataan yang disampaikan sebatas menekankan bahwa kontestasi politik 2029 belum menjadi pembahasan yang perlu dipastikan sekarang.
Pertemuan dengan Prabowo Disebut Bahas Sepak Bola, Ekonomi, dan Politik
Dalam wawancara yang sama, Jokowi juga ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara. Ia menyebut pembicaraan mereka mencakup sepak bola, ekonomi, dan politik.
“Ya, berbicara mengenai bola, juga mengenai ekonomi dan politik,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pertemuan itu turut membahas putusan MK pada hari yang sama, Jokowi membantah bahwa persoalan tersebut menjadi pembahasan.
“Ya, itu wilayah yudikatif, yang ini kan wilayah eksekutif. Tidak membahas. Dibedakan dan tidak ada pembicaraan mengenai itu,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi membedakan pembahasan mengenai pemerintahan dengan proses yang berlangsung di ranah yudikatif. Meski demikian, keterangan mengenai isi pertemuan tersebut tetap merupakan penjelasan Jokowi kepada awak media.
Gibran Diminta Fokus Bekerja, Bukan Terburu-buru Membicarakan 2029
Terkait wacana Gibran maju kembali sebagai calon wakil presiden pada 2029, Jokowi menyatakan bahwa kontestasi tersebut masih jauh. Menurutnya, saat ini Gibran sebaiknya terlebih dahulu menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden, baik dalam bidang pemerintahan maupun politik.
Pesan ini menggeser perhatian dari spekulasi pencalonan menuju pelaksanaan tugas jabatan yang sedang diemban Gibran. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai polemik ijazah, dasar hukum pencalonan, ataupun kemungkinan proses lanjutan yang ditempuh para pihak.
Pada akhirnya, pernyataan Jokowi memuat tiga penekanan utama: menghormati putusan MK, menyerahkan persoalan hukum kepada mekanisme dan lembaga yang berwenang, serta tidak terburu-buru membicarakan kontestasi politik 2029.
Di tengah polemik yang terus menjadi perhatian publik, pertanyaan mendasar tetap sama: apa yang secara spesifik diputuskan MK, apa dasar hukum putusan tersebut, dan bagaimana para pihak akan menindaklanjutinya?
Jawabannya harus dicari melalui dokumen resmi dan proses hukum yang berlaku, bukan sekadar melalui pernyataan politik maupun spekulasi mengenai masa depan pencalonan Gibran.
(Rico Ray)
