BIMA, NTB, Jurnal09.com – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bima yang menyatakan Uswatun Hasanah alias Badai NTB lepas dari segala tuntutan hukum menjadi perhatian publik. Di tengah sorotan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik demi kepentingan masyarakat, perkara ini justru menyisakan babak hukum baru setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabarkan mengajukan banding.
Dalam sidang yang berlangsung Rabu (11/11/2026), majelis hakim PN Bima menjatuhkan putusan onslag van alle rechtsvervolging atau lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Badai NTB dalam perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Perkara tersebut bermula dari unggahan di akun Facebook pribadinya yang berisi kritik serta dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam peredaran narkoba di wilayah Bima-Dompu.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti secara materiil, namun dilakukan demi kepentingan umum sehingga terdapat alasan yang meniadakan pemidanaan.
Putusan ini menjadi perhatian karena menyentuh persoalan penting mengenai batas antara kebebasan berekspresi, kritik sosial, dan perlindungan nama baik seseorang.
Bukan Sekadar Kemenangan Pribadi
Usai putusan dibacakan, Badai NTB menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat NTB, para pendukung, serta KOALISI BERANI yang telah memberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung.
Ia menegaskan bahwa putusan tersebut bukanlah kemenangan pribadi, melainkan bagian dari perjuangan masyarakat dalam menyuarakan keresahan terhadap ancaman narkoba.
“Saya tidak berbesar hati dan merasa hebat hari ini. Ini semua karena suara masyarakat, keberpihakan kita kepada generasi mendatang. Jadi, tuntutan hari ini bukanlah akhir dari perjuangan,” ungkapnya.
Badai juga menyerukan agar masyarakat tidak berhenti menyuarakan bahaya narkoba. Ia meminta agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pengguna maupun kurir, tetapi juga mampu mengungkap jaringan bandar dan pengedar yang lebih besar.
KOALISI BERANI Apresiasi Putusan Hakim
Tim advokat KOALISI BERANI turut mengapresiasi majelis hakim PN Bima. Mereka menilai putusan tersebut menunjukkan bahwa fakta persidangan dan kepentingan umum menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum.
Menurut tim advokat, substansi putusan memperlihatkan bahwa tindakan dan unggahan Badai NTB harus dilihat dalam konteks penyampaian kritik demi kepentingan masyarakat.
Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers dan masyarakat yang terus mengawal jalannya persidangan selama kurang lebih lima hingga enam bulan.
Sebanyak 13 advokat tercatat memberikan pendampingan hukum kepada Badai NTB, yakni Yan Mangandar Putra, S.H., M.H.; Muh. Erry Satriyawan, S.H., M.H., CPCLE; Qismanul Hakim, S.H., M.H.; Abdul Gafur, S.H.; Chairul Fathinin, S.H.; Abbas S., S.H.; Tohir, S.H., M.H.; Imam Akbar, S.H., M.H.; Leo Martan, S.H.; Yunita, S.H.; Mulyawan, S.H.; Muhammad Nor, S.H.; dan Andre Safutra, S.H.
JPU Ajukan Banding, Perkara Belum Selesai
Di balik putusan lepas tersebut, terdapat perkembangan hukum yang tidak kalah penting. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bima dikabarkan mengajukan banding terhadap putusan PN Bima.
Langkah tersebut membuat perkara Badai NTB belum sepenuhnya berakhir. Proses hukum masih berlanjut sesuai mekanisme peradilan yang berlaku.
Karena itu, putusan lepas pada tingkat pertama tidak boleh langsung dimaknai sebagai akhir dari seluruh proses hukum. Publik masih perlu mengikuti perkembangan pemeriksaan pada tingkat banding.
Seruan Melawan Narkoba Jangan Berhenti
Badai NTB bersama para pendukungnya menegaskan bahwa perjuangan melawan narkoba harus terus dilanjutkan. Ancaman narkoba dinilai bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan masa depan generasi muda dan keselamatan masyarakat.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam KOALISI BERANI turut memberikan dukungan, di antaranya Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI NTB), Lembaga Bantuan Hukum Pers, LPW NTB, SEMMI NTB, LPA Kota Bima, LPA Mataram, La Rimpu, LBH APIK NTB, Suara Perempuan Nusantara, Laboratorium Hukum FHISIP Universitas Mataram, PKBH UIN Mataram, Pusat Bantuan Hukum Mangandar (PBHM NTB), serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kritik terhadap persoalan publik membutuhkan ruang yang sehat, sementara setiap dugaan pelanggaran hukum tetap harus diuji melalui proses peradilan yang objektif.
Kini, perhatian publik tertuju pada proses banding yang diajukan JPU. Di sisi lain, desakan agar pemberantasan narkoba menyentuh jaringan yang lebih besar tetap menjadi pesan utama dari perjuangan Badai NTB.
Badai boleh lepas dari tuntutan di tingkat pertama, tetapi perjuangan melawan narkoba belum boleh berhenti!
